Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan meski terdapat gelombang protes massal atas tindakan persekusi dan cacian rasis terhadap mahasiswa Papua.
Tjahjo menuturkan, dirinya sempat menekankan kepada pejabat tinggi Papua dan Papua Barat untuk tak menghentikan satu pun pelayanan publik saat terjadi gelombang demonstrasi.
"Salah satu radiogram yang kami kirim pada hari Senin (19/8) bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan. Kecuali DPRD yang terbakar, saya kira bisa berkantor di luar," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).
Tjahjo juga menuturkan, dalam surat kawat itu juga dirinya memerintahkan seluruh PNS dan pejabat di Papua serta Papua Barat tak terlibat aksi.
"Jadi, setidaknya layanan publik baik untuk provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai di distrik, tetap jalan. Kami sudah meminta pada kepala daerah untuk melarang ASN ikut turun ke jalan," tegas Tjahjo.
