Anggota DPR Bantah Jokowi: Pendapatan Dewan Lebih Kecil dari Menteri

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal pendapatan anggota DPR RI yang lebih besar. Jokowi mengatakan pendapatan wakil rakyat di Senayan itu lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan menteri, hingga dirinya selaku Kepala Negara.

Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Saya mohon maaf, sekarang urusan income. Pendapat anggota DPR kan juga sudah lebih besar dari menteri. Bahkan lebih besar dari presiden. Maaf kalau saya keliru," ujar Jokowi.

Jokowi pun menanyakan apakah pernyataan dirinya benar atau tidak.

"Benar?" tanya Jokowi.

Mendengar pertanyaan Jokowi, anggota DPR RI dan DPD RI terpilih secara bersamaan menjawab tidak benar. Mereka menilai Jokowi salah karena menganggap pendapatan menteri dan presiden lebih besar.

"Enggak," jawab para peserta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta pun mengaku akan menghitung ulang jika dirinya salah.

Jokowi menuturkan, peryataan anggota DPR dan DPD terpilih itu berbeda dengan respon Ketua DPR Bambang Soesatyo yang memberi hormat. Karena itu, ia meyakini pernyataan dirinya soal pendapatan anggota DPR yang lebih besar benar.

"Mestinya yang saya sampaikan tadi benar. Pak Ketua benar? Benar. Pak Ketua sudah gini (hormat), benar pak," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi pun mengajak para peserta yang merupakan anggota DPR terpilih untuk bersama-sama menghadapi tantangan saat ini yang sudah berbeda.

"Marilah kita bekerja menghadapi tantangan-tantangan yang sudah berbeda tak seperti yang lalu-lalu," kata Jokowi.

Dalam kesempatan ini Jokowi juga menyinggung fungsi legislasi yang terlalu banyak dan menjerat serta menghambat.

Karena itu kata dia, seharusnya regulasi dibuat sesederhana agar memudahkan eksekutif untuk memutuskan sesuatu.

"Saya merasa regulasi kita terlalu banyak. Betul-betul terlalu banyak menjerat menghambat kita sendiri. Padahal yang juga membuat kita kita kan. Kenapa enggak dibuat sesimpel sesederhana mungkin agar eksekutif bekerja cepat putuskan, fleksibel dengan perubahan yang ada. Kita sekarang ini butuh deregulasi besar-besaran. Penyederhanaan regulasi," tandasnya.