Suara.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyambut baik keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. BKKBN ingin menjadi lembaga pemerintah pertama yang pindah ke ibu kota baru demi mempercepat pola migrasi yang baru.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur justru sangat membantu program kependudukan agar tidak terjadi kesenjangan demografi antar provinsi di Indonesia Timur dan Barat. Melihat peluang tersebut, BKKBN justru ingin cepat untuk membantu pemerintah.
"Jika diizinkan Presiden dan rencana pemindahan sudah disetujui DPR, BKKBN siap menjadi yang pertama pindah ke lokasi Ibu Kota Negara baru. Dengan demikian, BKKBN bisa lebih awal membantu mempercepat pola migrasi baru kependudukan di Indonesia," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/8/2019).
Pemerataan demografi itu juga diamati BKKBN ketika nantinya Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada masa mendatang.
Selain dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran, bonus demografi itu juga dipengaruhi oleh migrasi angkatan kerja. Apabila ibu kota benar akan dipindah, maka BKKN melihat akan ada migrasi angkatan kerja ke Indonesia Timur.
Lebih lanjut, Hasto menerangkan bahwa BKKN telah siap menyegerakan koordinasi dan melihat kendala di ibu kota yang baru.
"BKKBN siap segera memulai koordinasi dan melihat potensi serta kendala yang ada di lokasi Ibu Kota Negara baru. Supaya nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kementerian dan lembaga yang lain," tandasnya.
