Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan tidak ada opsi referendum untuk Papua. Tuntutan referendum sebelumnya muncul setelah adanya berbagai aksi yang terjadi di Papua.
Hal itu disampaikan Wiranto dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8/2019) malam.
"Kesepakatan kita tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan! NKRI harga mati, hal itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan berdasarkan keputusan PBB bahwa Irian Barat, Papua, Papua Barat menjadi bagian sah dari Indonesia," kata Wiranto.
Wiranto menuturkan, pemerintah sudah melakukan semua cara untuk meredam demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua. Selain itu, pada Jumat siang tadi ia juga sudah bertemu dengan sejumlah tokoh Papua di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.
"Kita sudah melakukan berbagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih, tadi siang udah temui dari tokoh masyarakat dari Papua tokoh masyarakat, para pemuda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR," kata dia.
"Kita bicara apa yang terjadi di sana tidak dalam forum salah menyalahkan tapi bicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan," Wiranto menambahkan.
Dalam pertemuan itu hadir sejumlah tokoh Papua, antara lain, mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, tokoh muda Papua Samuel Tabuni, Alfred Papare, Frans Ansanay, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham, Victor Abraham Abaidata, Yan Mandenas dan Airis Waimuri.
"Kalau situasi menegangkan, situasi yang panas, harus bisa masuk suasana damai sehingga dialog bisa dilakukan karena dialog tidak mungkin bisa dilakukan kalau rusuh, jadi rusuh harus tenang dulu baru bisa dialog," ungkap Wiranto.
Wiranto mengaku Presiden Joko Widodo juga ingin langsung ke Papua.
"Pasti akan ke Papua pada saat yang tepat," kata Wiranto.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
TERPOPULER
