Gubernur Papua: TNI dan Polisi Jangan Tangkap Masyarakat Papua yang Demo

Suara.com - Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan diskriminasi dan rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Sebab, peristiwa tersebut menjadi awal mula munculnya berbagai aksi protes mahasiswa Papua berujung kerusuhan di beberapa daerah dan Papua.

Hal itu disampaikan Lukas lewat surat imbauan Gubernur Papua menyikapi situasi terkini yang terjadi di bumi Cendrawasih. Ada enam poin yang disampaikan dalam surat imbauan tersebut, pertama yakni meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus diskriminasi dan rasial terhadap mahasiswa Papua yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat dan aparat.

"Pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum berkaitan dengan pernyataan berbau rasis yang diucapkan oleh oknum-oknum masyarakat atau oknum aparat saat berada di dalam asrama mahasiswa Papua di di kota Surabaya, Jawa Timur," kata Lukas dalam surat imbauan seperti yang diterima Suara.com, Minggu (1/9/2019).

Kedua, Lukas meminta kepada aparat TNI-Polri lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua baik di Papua maupun di wilayah di Indonesia lainnya. Lukas juga meminta aparat keamanan sebisa mungkin untuk tidak menggunakan kekerasan dan melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat.

Bendera Bintang Kejora berkibar di Depan Istana Merdeka. (Suara.com/Tyo)

Ketiga, Lukas juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapatnya. Yakni, dengan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum, kantor pemerintahan dan bangunan milik masyarakat.

"Segala bentuk tindakan di luar kewajaran dan membahayakan bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat yang menyampaikan pendapat agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Kemudian yang kelima, Lukas mengimbau kepada masyarakat Papua dalam kegiatan menyampaikan pendapat agar berkoordinasi dengan aparat keamanan. Hal itu, kata Lukas, guna menghindari adanya pihak-pihak yang menunggangi agar terjadinya kerusuhan.

Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme Dan Militerisme melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). [Suara.com/Arya Manggala]

"Dengan kepentingan mereka, dengan cara-cara yang anarkis untuk merusak kedamaian di provinsi Papua," ucapnya.

Lukas mengatakan bahwasanya provinsi Papua dikenal sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Penduduk Papua sejatinya kata Lukas merupakan penduduk yang multi etnis, multi agama, multi budaya yang telah hidup berdampingan secara damai.

Selain itu, kata Lukas, selama ini masyarakat Papua pun selalu menerima dan menyambut masyarakat non-Papua dengan terhormat dan sejajar. Sehingga Lukas berharap sebagai bagian dari NKRI, kehadiran masyarakat Papua di berbagai wilayah di Indonesia pun dapat diperlakukan sama.

"Mari kita sama-sama dengan prinsip kasih menebus perbedaan untuk melakukan perubahan Papua demi kemuliaan rakyat Papua dan bingkai NKRI," tutupnya.