Dituding Jadi Dalang Kerusuhan Papua, KNPB Serukan Referendum

Rendy Adrikni Sadikin | Husna Rahmayunita | Suara.com

Sabtu, 07 September 2019 | 15:22 WIB
Dituding Jadi Dalang Kerusuhan Papua, KNPB Serukan Referendum
Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme Dan Militerisme melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). [Suara.com/Arya Manggala]

Suara.com - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menanggapi tudingan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait dalang di balik kerusuhan Papua Barat.

Sebelumnya, pada 5 September 2019 Kapolri Tito Karnavian menyebutkan bahwa KNPB dan ULMWP sebagai aktor kerusuhan Papua Barat. Untuk itu, kedua pihak harus bertanggung jawab dengan para korban dan segala kerusakan infrastruktur.

Melalui rilis yang diterima SUARA.com, KNPB membantah tudingan tersebut. Mereka menganggap, Tito Karnavian justru enggan mengungkap aktor penebar isu rasisme di asrama Papua Surabaya yang berasal dari aparat penegak hukum kolonial dan ormas-ormas pembela merah putih di Surabaya.

Mestinya, penegak hukum tak pandang bulu mengungkap dan mengadili aktor kerusuhan Papua. Bukannya menjadikan rakyat dan pejuang Papua Barat sebagai kambing hitam yang kemudian dihukum tanpa sebab.

Ketua Umum KNPB, Agus Kossay menuntut aparat pengusa kolonial Indonesia menindak tegas aktor-aktor intelektual penebar kebencian terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Aparat juga harus menghentikan upaya penangkapan, membebaskan pejuang dan mahasiswa Papua di seluruh wilayah Papua tanpa syarat serta menangkap semua pelaku pembunuhan dan penembakan yang terjadi saat aksi damai di Fak-Fak, Manokwari, Deiyai dan Jayapura.

Agus Kossay menegaskan bila masalah Papua Barat adalah sengketa internasional yang harus diselesaikan secara hukum internasional. Untuk itu mereka menolak campur tangan pemerintah Jakarta yang berusaha meredam kerusuhan di Papua dengan cara tidak terhormat.

Satu-satunya solusi untuk mengatasi polemik yang terjadi di Papua Barat menurut KNPB adalah referendum, dengan begitu warga Papua bisa menentukan nasibnya sendiri.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Polri Sebut Kerusuhan Papua Sudah Didesain ke Agenda Internasional

Polri Sebut Kerusuhan Papua Sudah Didesain ke Agenda Internasional

Video | Jum'at, 06 September 2019 | 18:45 WIB

Polri Belum Temukan Kaitan Serangan di Yahukimo dengan Kerusuhan di Papua

Polri Belum Temukan Kaitan Serangan di Yahukimo dengan Kerusuhan di Papua

News | Jum'at, 06 September 2019 | 18:02 WIB

Andre Usul Jokowi Berkantor di Papua, Ngabalin: Presiden Sudah Mengerti

Andre Usul Jokowi Berkantor di Papua, Ngabalin: Presiden Sudah Mengerti

News | Jum'at, 06 September 2019 | 17:54 WIB

Pengamat: Propaganda Benny Wenda Mirip Gaya Ceramah Khomeini

Pengamat: Propaganda Benny Wenda Mirip Gaya Ceramah Khomeini

News | Jum'at, 06 September 2019 | 16:46 WIB

Terkini

Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi dengan AS, Negara yang Bantu Serangan Akan Dianggap Musuh

Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi dengan AS, Negara yang Bantu Serangan Akan Dianggap Musuh

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 15:24 WIB

PDIP Bukan Gangguan, Pertemuan Prabowo-Megawati Disebut Jadi Kunci Stabilitas Pemerintahan

PDIP Bukan Gangguan, Pertemuan Prabowo-Megawati Disebut Jadi Kunci Stabilitas Pemerintahan

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 15:22 WIB

Ribuan Personel Siaga, Polda Metro Imbau Takbiran Tanpa Konvoi dan Arak-arakan

Ribuan Personel Siaga, Polda Metro Imbau Takbiran Tanpa Konvoi dan Arak-arakan

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 15:12 WIB

Arus Mudik 2026, Lalu Lintas Tol SurabayaMojokerto Naik 25,3 Persen

Arus Mudik 2026, Lalu Lintas Tol SurabayaMojokerto Naik 25,3 Persen

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:57 WIB

BGN Wajibkan Pemantauan Limbah MBG Tiap Tiga Bulan, Tekankan Aspek Lingkungan dan Higienitas

BGN Wajibkan Pemantauan Limbah MBG Tiap Tiga Bulan, Tekankan Aspek Lingkungan dan Higienitas

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:46 WIB

KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah

KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:13 WIB

Panen Raya di Kampung Rambutan: Omzet Pedagang Melonjak 8 Kali Lipat Saat Mudik Lebaran!

Panen Raya di Kampung Rambutan: Omzet Pedagang Melonjak 8 Kali Lipat Saat Mudik Lebaran!

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:07 WIB

Israel Larang Warga Palestina Shalat Id di Masjid Al-Aqsa

Israel Larang Warga Palestina Shalat Id di Masjid Al-Aqsa

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 13:58 WIB

Kirim THR ke Keluarga Jadi Lebih Mudah dengan Fitur Grup Transfer di wondr by BNI

Kirim THR ke Keluarga Jadi Lebih Mudah dengan Fitur Grup Transfer di wondr by BNI

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 13:43 WIB

Soal Perbedaan 1 Syawal 1447 H, MUI Sebut Penetapan Idulfitri Adalah Kewenangan Pemerintah

Soal Perbedaan 1 Syawal 1447 H, MUI Sebut Penetapan Idulfitri Adalah Kewenangan Pemerintah

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 13:31 WIB