Jelaskan Situasi Papua, Pemerintah Kirim Watapri ke Komisi Tinggi HAM

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pemerintah Indonesia telah mengutus Perwakilan Tetap Indonesia (Watapri) ke Komisi Tinggi HAM di Jenewa.

Wiranto mengatakan, Watapri nantnya akan menjelaskan terkait situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di Papua dan Papua Barat.

"Nah memang dari Watapri kita untuk PBB di Jenewa, pak Hasan Kleib sudah bertemu dengan Komisioner Komisi Tinggi HAM untuk menyampaikan kebenarannya," kata Wiranto saat jumpa pers di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Mantan panglima ABRI itu menuturkan, penjelasan dari Watapri ke Komisi Tinggi HAM di Jenewa sangat penting untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di Papua dan Papua Barat. Pasalnya, ada beberapa pihak yang hendak memainkan isu pelangggaran HAM dan distorsi informasi terkait isu Papua dan Papua Barat ke Komisi Tinggi HAM di Jenewa.

Wiranto berharap penjelasan dari Watapri tersebut dapat menepis isu-isu yang hendak dimainkan oleh beberapa pihak terkait Papua ke Komisi Tinggi HAM di Jenewa. Salah satunya yakni Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Benny Wenda.

"Jangan sampai informasi (salah) ini diterima oleh Komisi Tinggi HAM sebagai kebenaran," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut Benny Wenda sengaja memanfaatkan kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Menurut Tito, Benny Wenda hendak membawa isu tersebut ke rapat Komisi Tinggi HAM di Jenewa pada 9 September 2019 hari ini.

Selain itu Tito juga menyebut tokoh separatis Benny Wenda akan mengangkat isu kerusuhan Papua di rapat Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).

"Jadi mereka sengaja agar bikin rusuh segala macam agar di sana ada suaranya Papua rusuh, tanggal 9 itu," kata Tito.