REGIONAL:
Suara.com - Dua hari gelombang aksi mahasiswa di banyak kota-kota Indonesia, yang fokus memprotes sejumlah RUU bermasalah dan kinerja DPR, Senin hingga Selasa (23-24/9) pekan ini, membuat mata elite terbelalak.
Para mahasiswa bersungguh-sungguh menentang beragam rancangan undang-undang represif terhadap kebebasan berekspresi maupun demokrasi, serta juga mengancam kepentingan rakyat.
Namun, para mahasiswa mengikuti aksi tersebut dengan gembira ria. Poster-poster yang mereka usung juga bertuliskan kalimat lucu, meski tak kehilangan napas kritiknya.
Banyak orang lantas memperbandingkan aksi mahasiswa terbesar dalam kurun waktu satu dekade terakhir tersebut, dengan demonstrasi era 98.
Salah satunya adalah Amalinda Savirani, dosen Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
Berikut tulisan Amalinda yang dikutip dari The Conversation.com berjudul "Catatan Aktivis '98 untuk demo mahasiswa 2019: lanjutkan perjuangan!"
KETIKA PELAJAR SELURUH DUNIA menggelar aksi unjuk rasa menuntut perubahan atas krisis lingkungan, gelombang demonstrasi yang dimotori mahasiswa telah berlangsung sejak minggu lalu di banyak kota di Indonesia.
Ribuan mahasiswa di setidaknya enam kota di seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa terhadap upaya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mereka anggap mengancam semangat reformasi yang sudah dibangun 20 tahun terakhir.
Lewat aksi yang yang berlangsung Senin kemarin, 23 September, mereka mengajukan setidaknya tujuh tuntutan.
Mahasiswa bolos kuliah, turun ke jalan untuk memprotes perilaku para elit politik negeri yang telah meloloskan beragam regulasi strategis, yang akan makin menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Setidaknya 232 orang menjadi korban dari aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah tersebut dan tiga mahasiswa kritis di Sumatra Selatan.
Sedih mendengar jatuhnya korban, tapi saya juga dihinggapi perasaan optimistis akan peran orang muda Indonesia di masa depan.
Melihat aksi mereka, saya seperti terlempar pada momentum lebih dari dua dekade lalu, saat menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM).
Saya terlibat juga pada aksi protes mahasiswa tahun 1998 sebagai simpul koordinasi gerakan di UGM. Yogyakarta bersama kota-kota lain memiliki tuntutan yang sama: menuntut Soeharto turun jabatan, supremasi sipil, dan menuntut bekerjanya demokrasi secara luas.
Sebagai mantan ketua BEM dan saat ini sebagai dosen politik dan pemerintahan di Fisipol UGM, saya mencatat beberapa hal penting atas dua gerakan mahasiswa yang meskipun terpaut 20 tahun lebih tapi membawa semangat yang sama yaitu menggugat penguasa yang tidak becus bekerja.
Beda yang dulu dan sekarang
Aksi mahasiswa milenial dan generasi Z tahun 2019, lebih dari dua dekade kemudian, memiliki beberapa perbedaan dan juga kesamaan dengan generasi 1998.
1. Jenis isu
Isu yang dikelola angkatan 1998 bersifat tunggal. Kami waktu itu hanya menuntut Soeharto dan kroninya mundur dari kekuasaannya.
Sebaliknya, isu aksi angkatan 2019 sangat beragam dan sektoral. Mulai dari isu terkait tata kelola pemerintahan (UU KPK); perlindungan kelompok minoritas yang paling lemah yakni perempuan dan orang miskin (RKUHP, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)); isu terkait sumber daya alam (RUU Pertanahan, RUU Sumber Daya Alam, RUU Mineral dan Batu Bara, masalah kebakaran hutan).
TERPOPULER