Suara.com - Aksi demo terkait penolakan akan RUU KUHP semakin memanasi di beberapa kota di tanah air. Bahkan diberitakan sebelumnya, aksi massa kini sudah melibatkan para pelajar.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ikut ambil suara dalam menyikapi aksi demo yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mahasiswa dan juga pelajar dalam beberapa hari ini. Melalui akun Twitter pribadinya @ridwankamil, ia memberikan saran akan langkah yang biasa diambil terkait dengan penolakan rancangan undang-undang.
"Menyikapi situasi negeri hari ini, jika ada ketidaksetujuan dalam keputusan produk hukum ketatanegaraan, koalisi warga sebaiknya gunakan hak menolak melalui saluran formal ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu langkah yang patut menjadi budaya dalam penyelesaian perbedaan," cuitnya, Rabu (25/9/19).
Unggahan ini juga dilengkapi Ridwan Kamil dengan bebearapa headline artikel yang menerangkan pembatalan suatu produk perundang-undangan yang dikabulkan oleh Mahkaman Konstitusi.
Warganet lantas memberikan beragam komentar dengan apa yang disarankan oleh Gubernur Jawa Barat ini.
"Punten Kang, DPRitu digaji rakyat buat hasilin UU berkualitas. Terus setelah keluar, ternyata proses dan hasilnya kacau dan rakyat juga yang diminta menolak dan menggugat pakai uang sendiri? Ini mah skornya DPR 2-0 rakyat. Terus DPR kena apa kalau UU ditolak? Tetep aja bobo cantik," cuit @ErzaKillian.
Ada juga warganet yang memberikan informasi, bahwa sebelumnya sudah ada upaya penggugatan ke MK.
"Upaya penggugatan sudah sampai ke meja MK, kang. Beberapa mahasiswa dari fakultas hukum UI, Unpad, dan UPH sudah melakukan upaya tersebut secara persuasif, Rabu (18/9/19) kemarin. Mereka menyampaikan dua butir gugatan, formil dan materil," tambah @_egosentris
TERPOPULER
