Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dalam kasus suap proyek air minum (SPAM) di Kemen PUPR untuk korban bencana tahun 2018.
Saat ditelusuri Suara.com, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui situs https://acch.kpk.go.id, harta kekayaan Rizal Djalil pada 8 Juni 2018 saat berstatus sebagai anggota BPK, mencapai Rp 8.397.579.751.
Dalam laporan itu disebut, Rizal memiliki harta tak bergerak terdiri dari tujuh bidang tanah di sejumlah daerah seperti di Jakarta, Bandung, dan Kerinci dengan total nilai Rp 7.834.000.000. Untuk harta bergerak, Rizal memiliki satu mobil Toyota Harrier Jeep seharga Rp 320.000.000 dan harta bergerak lainnya senilai Rp 80.000.000.
Sementara untuk kas Rp 1.663.579.751 dan harta lain senilai Rp 500.000.000. Tetapi, Rizal tercatat mempunyai utang sebesar Rp 2.000.000.000.
Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut dugaan aliran dana SGD 100 ribu yang diberikan kepada Rizal selaku Anggota BPK.
"Pengembangan perkara ini ditemukan dugaan aliran dana SGD 100 ribu pada salah satu anggota badan pemeriksa keuangan (BPK) dari pihak swasta," ujar Saut
KPK telah membuka surat pemberitahuan penyidikan terhadap dua tersangka dilakukan sejak 20 September 2019. Adapun tersangka Rizal sebagai penerima suap disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sedangkan, Leonardo sebagai pemberi suap disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nokor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk diketahui, dalam kasus tersebut KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).
Baca Juga: KPK Periksa Auditor BPK Minta Bukti Sejumlah Proyek SPAM KemenPUPR
Kemudian, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.
Kedelapan orang tersebut pun telah usia menjalani persidangan. Mereka telah mendapatkan vonis masing masing dan telah menjadi terpidana.
