Suara.com - Presiden Jokowi mengatakan tak masalah atas usulan dirinya bertemu dengan tokoh pro referendum Papua. Tokoh pro-referendum seperti ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
“Tidak ada masalah, bertemu saja kok,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019).
Jokowi mengatakan, dirinya bakal menemui para pihak jika memang ingin bertemu.
“Dengan siapa pun akan saya temui kalau memang ingin ketemu,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Jokowi ini, Ketua ULMWP, Benny Wenda mengatakan pertemuan dengan pemimpin Indonesia, apapun nama pertemuan itu disebutkan nantinya, bukan hal tabu bagi ULMWP.
“Tapi kami hanya akan bertemu jika seluruh pasukan (TNI dan Polri) ditarik dari Tanah Papua. Karena tidak mungkin bertemu jika masih ada ancaman pada nasib rakyat Papua,” kata Benny Wenda seperti diberitakan Jubi.co.id.
Wenda juga menyebutkan referendum sebagai salah satu syarat lainnya untuk mewujudkan pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa meminta Presiden Jokowi membuka ruang dialog dengan tokoh ULMWP dan KNPB.
“Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB,” kata Ferdinando dalam forum bersama Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko di, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Baca Juga: Benny Wenda Disebut Tak Diizinkan Ikut Sidang Umum PBB
Ferdinando menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan Papua.
Usulan ini menurut Ferdinando merupakan aspirasi rakyat di Tanah Papua.
Posisi ULMWP untuk bertemu pemerintah Indonesia bukan tanpa dasar. Dasar yang dipegang rakyat Papua adalah ULMWP yang saat itu diwakili oleh lima orang dipilih resmi dalam Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di Auditorium, Jayapura.
Konferensi ini dibuka dan sekaligus menjadi KeyNote Speaker adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM pada masa pemerintahan Hj. Bambang Susilo Yudoyono.
Kelima orang pimpinan ULMWP saat itu adalah Octovianus Mote sebagai Sekretaris Jenderal, Benny Wenda sebagai juru bicara, Leoni Tanggahma (anggota), Rex Rumakiek (anggota) dan Jakob Rumbiak (anggota) dipilih oleh peserta Konferensi Perdamaian Papua yang terdiri dari 1.350 orang yang merupakan utusan perwakilan seluruh rakyat Papua.
