Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah bakal melakukan pendekatan hukum serta rekonsiliasi antar masyarakat yang tinggal di Papua. Hal ini diharapkan dapat menangani polemik yang terjadi di Bumi Cendrawasih.
Menurut JK, masalah tersebut berawal dari dugaan perlakuan rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Masalah itu kian meluas dan malah terus memanas di Papua sendiri hingga menimbulkan korban jiwa.
"Dari situ kemudian di Wamena semua tahu kata (rasis) yang sama muncul," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).
Korban meninggal dunia dan juga luka-luka tidak dapat dihindarkan dari adanya kerusuhan yang terjadi di Papua selama ini. Korban tersebut pun ada yang berasal dari warga asli Papua ataupun pendatang.
Melihat banyaknya korban yang berjatuhan bukan hanya dari warga Papua, JK mengatakan perlu adanya perubahan dalam upaya pendekatan hukum serta rekonsiliasi yang dilakukan ke masyarakat.
"Jadi yang harus diperbaiki tentu dalam waktu dekat pendekatan hukum sambil rekonsiliasi dengan masyarakat. Dan juga perbaikan pendekatan yang baik di antara masyarakat," ujarnya.
JK mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di sosial media dengan bijak. Kalau tidak disaring secara baik dan bijaksana, bukan tak mungkin malah kembali menyulut kerusuhan yang tidak diinginkan.
Selain itu, JK juga melihat perlu adanya rekonsiliasi kepada warga pendatang.
"Untuk dikasih perhatian bahwa itu memang terjadi walau mungkin ada yang ingin pulang kampung dulu," tuturnya.
Ia mengingatkan dengan apa yang terjadi di Maluku pada masa lalu. Para pendatang sebaiknya bisa diterima dengan baik karena juga membantu perekonomian daerah.
"Jangan lupa yang pendatang bukan hanya mencari kehidupan tapi juga bangun daerah. Dia membangun perekonomian daerah. Kalau mereka tidak bersama-sama masyarakat bangun daerah itu agak sulit," tandasnya.
TERPOPULER
