Aksi Kamisan di Istana: Menagih Janji Negara yang Hobi Lupa pada Korban Penghilangan Paksa

Suara.com - Aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (28/5/2026). Dalam aksi kali ini, massa menyoroti peristiwa penghilangan paksa periode 1997-1998 yang dinilai memiliki signifikansi besar dan kaitan erat dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Isu mengenai tuntutan kepada negara agar mengusut tuntas kasus-kasus tersebut menjadi tema sentral yang dibawa oleh para peserta aksi di hadapan simbol kekuasaan negara.

Pengurus di Divisi Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jessenia Desta, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk konsistensi dalam memperingati seluruh peristiwa penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia.

Menurutnya, semangat yang diusung adalah memastikan agar memori kolektif publik terhadap kejahatan kemanusiaan tersebut tidak pudar dan terus ditagih pertanggungjawabannya kepada pemerintah.

Jessenia menilai bahwa salah satu akar masalah mengapa praktik penghilangan paksa masih terus terjadi di Indonesia, termasuk kasus yang mencuat pada Agustus 2025, adalah karena ketiadaan payung hukum yang kuat.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa atau International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICCPED) yang telah ada sejak Desember 2010.

"Jadi sebenarnya ratifikasi ICCPED itu penting bukan hanya untuk menjadikan penghilangan paksa sebagai sebuah kejahatan dalam hukum pidana Indonesia. Tapi juga untuk menyediakan satu kerangka peraturan yang mengatur mengenai bagaimana hak-hak korban itu bisa dijamin," jelas Jessenia dalam wawancara dengan Suara.com di lokasi aksi, Kamis (28/5/2026).

Lebih lanjut, Jessenia mengungkapkan bahwa kendala utama dalam proses ratifikasi ini bukanlah masalah teknis administratif, melainkan murni persoalan kemauan politik atau political will dari para pemangku kebijakan.

Secara prosedural, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebenarnya telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memulai proses ratifikasi tersebut.

Dengan adanya Surpres tersebut, DPR seharusnya tinggal melanjutkan tahapan untuk mengesahkan konvensi itu menjadi undang-undang.

"Tapi sampai hari ini memang itu tidak dilanjutkan dan itu tidak pernah masuk lagi di pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh DPR. Padahal pengesahan perjanjian internasional itu bukan undang-undang yang harus melalui proses yang berbelit-belit," tegasnya.

Mandeknya proses di parlemen ini berdampak langsung pada ketidakpastian hukum bagi para korban dan keluarga korban. Jessenia menyebutkan bahwa mandeknya ratifikasi konvensi internasional tersebut secara otomatis menghilangkan hak keluarga korban penghilangan paksa untuk memperoleh jaminan perlindungan yang
komprehensif dari negara.

Tanpa adanya ratifikasi, standar perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang kehilangan anggota keluarganya tidak memiliki landasan hukum yang kuat di tingkat nasional.

Selain berdampak pada hak korban, absennya ratifikasi ICCPED juga berimplikasi pada aspek penegakan hukum terhadap para pelaku.

Dalam situasi saat ini, ketika terjadi peristiwa penghilangan paksa, para pelakunya tidak dapat dituntut secara spesifik di pengadilan hukum pidana dengan delik penghilangan paksa.

Hal ini menciptakan celah impunitas yang lebar, di mana pelaku kejahatan serius dapat lolos dari jerat hukum karena ketiadaan regulasi yang mengatur kejahatan tersebut sebagai tindak pidana khusus dalam sistem hukum Indonesia.

Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa praktik serupa akan terus berulang di masa depan jika negara tidak segera mengambil langkah tegas. (Reporter: Cornelius Prawira)