Sastrawan Eka Kurniawan Tolak Penghargaan, Mendikbud Santai

Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy angkat bicara soal pernyataan sastrawan Eka Kurniawan, yang menolak Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019.

Muhadjir mengaku menghormati sikap Eka Kurniawan yang menolak datang dan menerima anugerah itu, Kamis (10/10/2019) malam ini.

"Pada dasarnya saya sangat menghormati penolakan itu," ujar Muhadjir di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Muhadjir menuturkan, pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019 bersifat sukarela. Karena itu, ia tak masalah kalau Eka menolak penghargaan tersebut.

"Itu memang sukarela kok, diterima syukur, kalau tidak diterima juga enggak apa-apa. Jadi tidak usah dibikin serius-serius. Itu kan memang tidak wajib. Jadi kalau ditolak ya tidak apa-apa," kata dia.

Eka menolak penghargaan Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019 dengan alasan tidak ada bukti nyata negara dan pemerintah melindungi seniman dan kerja-kerja kebudayaan.

Muhadjir mengakui, pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada kebudayaan. Namun, kata dia, paling tidak pemerintah sudah mulai memberikan penghargaan kepada maestro seni Indonesia.

"Mungkin iya, tetapi kan paling tidak sudah mulai. Segala sesuatu tidak bisa ‘sak det sak nyet’ (saat ada keinginan, saat itu juga harus dilaksanakan), perhatian langsung besar-besaran kan tidak mungkin," kata dia.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menuturkan, pemerintah sudah mulai menganggarkan dana abadi kebudayaan.

Untuk diketahui, Eka menolak menolak Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019 dari Kemendikbud.

Melalui pernyataan tertulis, Eka menceritakan dua bulan lalu dihubungi oleh staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang informasi bahwa ia akan menjadi calon penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019, untuk kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaru.

Anugerah itu akan diberikan pada Kamis (10/10/2019). Ia juga dijanjikan mendapat Rp 50 Juta dan plakat.

"Pertanyaan saya adalah, ‘Pemerintah bakal kasih apa?’ Dia bilang, antara lain, pin dan uang 50 juta rupiah, dipotong pajak. Reaksi saya secara otomatis adalah, ‘Kok, jauh banget dengan atlet yang memperoleh medali emas di Asian Games 2018 kemarin?" tulis Eka.

Eka mengaku kaget uang yang didapatkannya berbeda jauh dengan atlet yang mendapat medali di Asian Games 2018 lalu. Ia sempat berpikir untuk menerima hadiah tersebut.

"Sebagai informasi, peraih emas memperoleh 1,5 miliar rupiah. Peraih perunggu memperoleh 250 juta. Pertanyaan saya mungkin terdengar iseng, tapi jelas ada latar belakangnya," ucap dia.

"Jujur, itu terasa mengganggu sekali. Kontras semacam itu seperti menampar saya dan membuat saya bertanya-tanya, negara ini sebetulnya peduli dengan kesusastraan dan kebudayaan secara umum tidak, sih?" sambungnya.

Tak hanya itu, dalam pernyataan tertulis, Eka juga menyoroti soal penggerudukan toko buku kecil dan perampasan buku-buku oleh aparat.

Karena itu ia menilai tidak ada perlindungan terhadap industri perbukuan di Indonesia. Pembajakan buku kata dia, juga masih marak sampai saat ini.

"Beberapa waktu lalu kita tahu, beberapa toko buku kecil digeruduk dan buku-buku dirampas oleh aparat. Kita tahu, itu kasus yang sering terjadi, dan besar kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Bukannya memberi perlindungan kepada perbukuan dan iklim intelektual secara luas, yang ada justru Negara dan aparatnya menjadi ancaman terbesar," kata Eka.

"Akhir-akhir ini, industri perbukuan, terutama penerbit-penerbit kecil dan para penulis, menjerit dalam ketidakberdayaan menghadapi pembajakan buku. Saya tak ingin bicara tentang pajak yang diambil dari perbukuan, salah satu yang membuat buku terasa mahal bagi daya beli masyarakat kebanyakan. Bagaimanapun, membayar pajak adalah kewajiban semua orang," lanjutnya.

"Yang jelas, sudah selayaknya Negara memberi perlindungan. Jika perlindungan kebebasan berekspresi masih terengah-engah (ilustrasi: gampang sekali aparat merampas buku dari toko), setidaknya Negara bisa memberi perlindungan secara ekonomi? Meyakinkan semua orang di industri buku hak-haknya tidak dirampok?" ucap Eka.

Iapun menyadari negara tidak memiliki komitmen untuk melindungi para seniman dam penulis. Eka kemudian menyindir kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan pemerintah, termasuk penghilangan aktivis.

"Memikirkan ketiadaan perlindungan untuk dua hal itu, tiba-tiba saya sadar, Negara bahkan tak punya komitmen untuk melindungi para seniman dan penulis (bahkan siapa pun?) atas hak mereka yang paling dasar: kehidupan. Apa kabar penyair kami, Wiji Thukul? Presiden yang sekarang telah menjanjikan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, termasuk penghilangan salah satu penyair penting negeri ini. Realisasi? Nol besar," tutur Eka.

Kata Eka, di luar urusan hadiah, ada hal-hal mendasar seperti itu yang layak untuk mempertanyakan komitmen Negara atas kerja-kerja kebudayaan.

"Kesimpulan saya, persis seperti perasaan yang timbul pertama kali ketika diberitahu kabar mengenai Anugerah Kebudayaan, Negara ini tak mempunyai komitmen yang meyakinkan atas kerja-kerja kebudayaan," ucap Eka.

Atas dasar itulah, beberapa hari lalu Eka membalas surat dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan tersebut untuk memutuskan tidak datang pada tanggal 10 Oktober 2019 menolak Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019.

"Saya tak ingin menerima anugerah tersebut, dan menjadi semacam anggukan kepala untuk kebijakan-kebijakan negara yang sangat tidak mengapresiasi kerja-kerja kebudayaan, bahkan cenderung represif. Suara saya mungkin sayup-sayup, tapi semoga jernih didengar. Suara saya mungkin terdengar arogan, tapi percayalah, negara ini telah bersikap jauh lebih arogan, dan cenderung meremehkan kerja-kerja kebudayaan," tegasnya.