Laode: Typo UU KPK karena Dibahas Tertutup dan Terburu-buru

Pebriansyah Ariefana

Senin, 14 Oktober 2019 | 14:27 WIB
Laode: Typo UU KPK karena Dibahas Tertutup dan Terburu-buru
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Jamdatun Loeke Larasati Agoestina (tengah) dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (kiri). (Suara.com/M. Yasir)

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut salah ketik atau typo dalam revisi Undang-Undang KPK karena dibuat terburu-terburu dan sangat tertutup.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah salah ketik dalam revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirimkan oleh DPR.

"Ada kesalahan ketik karena ini memang dibuat terburu-buru dan dibuat sangat tertutup," ucap Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"Oleh karena itu kami sekarang bertanya lagi apakah sekarang perbaikan "typo" itu harus membutuhkan persetujuan antara parlemen dan pemerintah kembali kan sudah berbeda bukan parlemen yang dulu. Apakah parlemen yang sekarang terikat dengan kesalahan yang dibuat sebelumnya sehingga ini semua membuat ketidakjelasan dan kerancuan," tambah Syarif.

Terkait salah ketik tersebut, kata dia, menyebabkan KPK sangat ragu menjalankan UU KPK hasil revisi tersebut.

"Itu lah sebenarnya yang mengakibatkan KPK sangat ragu bagaimana mau menjalankan tugasnya sedangkan dasar hukumnya sendiri banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kesalahannya itu bukan kesalahan minor, ini kesalahan-kesalahan fatal," ungkap Syarif.

Ia menyatakan bahwa seharusnya proses pembahasan revisi UU KPK itu terbuka sehingga masyarakat bisa memberikan masukan.

"Kami sih berharap bahwa ada proses yang terbuka, ada proses yang tidak ditutupi sehingga masyarakat itu bisa paham, KPK juga bisa paham bisa mempersiapkan diri bagaimana untuk memberikan masukan," tuturnya.

Sebagai contoh, kata dia, KPK tidak alergi dengan dibentuknya dewan pengawas hasil revisi UU KPK tersebut.

baca juga

"Kami tidak alergi dengan misalnya dewan pengawas, kami tidak apa-apa ada dewan pengawas tetapi fungsi dewan pengawasnya ya sebagai dewan pengawas bukan sebagai bagian dari yang harus menyetujui, menandatangani itu bukan mengawasi. Nanti orang bertanya lagi, nanti yang mengawasi dewan pengawas ini siapa," tuturnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jelang Pelantikan Presiden, KPK Minta Jokowi Tunda Penandatanganan RUU KPK

Jelang Pelantikan Presiden, KPK Minta Jokowi Tunda Penandatanganan RUU KPK

News | Senin, 14 Oktober 2019 | 14:05 WIB

Jokowi Belum Terbitkan Perppu, KPK Lumpuh 3 Hari Lagi

Jokowi Belum Terbitkan Perppu, KPK Lumpuh 3 Hari Lagi

News | Senin, 14 Oktober 2019 | 13:48 WIB

KPK Pasrah Tak Dilibatkan Pilih Menteri Jokowi yang Bersih

KPK Pasrah Tak Dilibatkan Pilih Menteri Jokowi yang Bersih

News | Senin, 14 Oktober 2019 | 13:36 WIB

KPK Geledah 12 Lokasi di Lampung Utara, Sita Uang Asing dan Rupiah

KPK Geledah 12 Lokasi di Lampung Utara, Sita Uang Asing dan Rupiah

News | Senin, 14 Oktober 2019 | 10:17 WIB

Terkini

Soal Surat Pengunduran Diri Gibran, Dasco: Belum Tahu, Baru Baca di Media

Soal Surat Pengunduran Diri Gibran, Dasco: Belum Tahu, Baru Baca di Media

News | Rabu, 11 November 2026 | 23:02 WIB

Data Satelit Karhutla Kini Dibuka Real-Time: Tak Bisa Lagi Ditutup-tutupi!

Data Satelit Karhutla Kini Dibuka Real-Time: Tak Bisa Lagi Ditutup-tutupi!

News | Rabu, 11 November 2026 | 22:48 WIB

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00

News | Rabu, 11 November 2026 | 22:39 WIB

Gibran Ajukan Pengunduran Diri, DPR Besok Bahas Pemakzulan: Mana yang Diproses Dulu?

Gibran Ajukan Pengunduran Diri, DPR Besok Bahas Pemakzulan: Mana yang Diproses Dulu?

Sumsel | Rabu, 11 November 2026 | 22:35 WIB

Belanja Kebutuhan Perawatan Diri Kini Bisa Sambil Menunggu Transportasi di Dukuh Atas

Belanja Kebutuhan Perawatan Diri Kini Bisa Sambil Menunggu Transportasi di Dukuh Atas

Lifestyle | Rabu, 11 November 2026 | 22:32 WIB

Prabowo: Sejarah Manusia Penuh Pengkhianatan Akibat Godaan Kekuasaan

Prabowo: Sejarah Manusia Penuh Pengkhianatan Akibat Godaan Kekuasaan

News | Rabu, 11 November 2026 | 21:54 WIB

Danantara Bentuk Manajer Investasi Danareksa Investment, Kelola Aset Rp172,5 T

Danantara Bentuk Manajer Investasi Danareksa Investment, Kelola Aset Rp172,5 T

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 21:51 WIB

Himpun Zakat Hingga Rp4,5 Miliar per Bulan, Surabaya Raih Grand BAZNAS Award 2026

Himpun Zakat Hingga Rp4,5 Miliar per Bulan, Surabaya Raih Grand BAZNAS Award 2026

News | Rabu, 11 November 2026 | 21:49 WIB

Gibran Dikabarkan Mundur, Indonesia Pernah 16 Tahun Tanpa Wakil Presiden

Gibran Dikabarkan Mundur, Indonesia Pernah 16 Tahun Tanpa Wakil Presiden

Jakarta | Rabu, 11 November 2026 | 21:44 WIB

Google Khawatir Pasal-pasal di RUU Hak Cipta Bisa Ganggu Akses Informasi Publik

Google Khawatir Pasal-pasal di RUU Hak Cipta Bisa Ganggu Akses Informasi Publik

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 21:44 WIB

×