Suara.com - Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi menganggap bahwa Presiden Joko Widodo tidak perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan masukan terkait penyusunan menteri Kabinet Kerja Jilid II.
Menurut Dedy, alasan Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menyusun menteri karena khawatir ada tudingan lembaga antirasuah itu bisa dijadikan alat politik penguasa.
"Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK, tapi sesungguhnya bisa sebaliknya. KPK bisa diisukan menjadi alat politik kekuasaan nantinya," kata Dedy, Selasa (15/10/2019).
Dedy menyebut dengan KPK harus dilibatkan untuk memberikan pandangan terhadap menteri Jokowi kabinet kerja jilid II, berbahaya bagi independensi KPK.
"Sikap Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK justru yang on the track. Karena Jokowi ingin menjaga independensi KPK itu," ungkap Dedy.
Dedy menambahkan sikap yang ditunjukan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief yang memahami hak prerogratif Presiden Jokowi dalam menentukan presiden Jokowi.
"Jadi, sikap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif itu sejalan dengan sikap Presiden Jokowi, yakni ingin sama-sama menjaga independen KPK," katanya.
