Suara.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan tak ada larangan adanya aksi unjuk rasa menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10/2019). Hanya saja, kepolisian menerbitkan diskresi kepolisian untuk tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi unjuk rasa.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, diskresi dilakukan untuk mencegah kerusuhan saat pelantikan berlangsung. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan mobilisasi massa.
"Kita tidak ingin kecolongan, kita tidak ingin menanggung resiko bahwa bangsa kita dicap buruk meskipun tidak istilah perizinan maka yang pertama kita ingin memberikan himbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa," kata Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Tito berujar, aksi unjuk rasa belakangan ini kerap berujung rusuh. Menjelang malam, aksi lempar-lemparan hingga merusak fasilitas publik kerap terjadi.
"Pengalaman kita, selama ini beberapa kali terjadi kita lihat waktu teman-teman mahasiswa waktu siang aman. Malamnya mulai lempar batu bakar, segala macam dengan senjata yang mematikan, berbahaya. Itu merusak fasilitas umum.Kalau seandainya selama ini demonya aman-aman saja kita no problem, tapi ini demonya yang belakangan mohon maaf ada yang idealisme, ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri," sambungnya.
Tito menegaskan, pihaknya tak melarang adanya aksi unjuk rasa sepanjang tak menimbulkan kerusuhan. Hanya saja, Polri tetap mengerahkan intelijen untuk mencegah terjadinya unjuk rasa yang berpotensi rusuh.
"Kalau aksi unras itu berpotensi akan damai, aman seperti disampaikan pak presiden kita nggak ngelarang sepanjang aman damai," jelasnya.
"Kita akan bergerak duluan. Kita lihat ini akan potensinya akann tidak aman, tidak akan kita terbitkan (STTP), kita akan bubarkan dulu, sebelum berubah jadi crowd," imbuh Tito.
TERPOPULER
