Gantikan Wiranto, Ini Profil Menko Polhukam Mahfud MD

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Widodo) telah mengumumkan formasi susunan kabinet untuk periode 2019-2024 pada Rabu (23/10/2019). Nama Mahfud MD pun menjadi salah satu yang disebut.

Sebelumnya, Mahfud MD menjadi orang pertama yang dipanggil ke Istana Kepresidenan hingga membuat publik bertanya-tanya tentang posisinya di jajaran kabinet.

Kekinian misteri tersebut terjawab, setelah pria 62 tahun itu didaulat Presiden Jokowi menjadi Meteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) menggantikan Wiranto.

Mahfud MD dikenal sebagai akademisi sekaligus ahli hukum yang sempat menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan mulai dari Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.

Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga sempat terjun ke dunia politik, bergabung dengan Partai Amanat Nasioanal (PAN) lalu pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keahliannya mengurusi masalah hukum dan HAM sudah tidak diragukan lagi hingga mendapat kepercayaan Presiden Jokowi.

Selengkapnya, inilah profil Mahfud MD.

• Nama lengkap: Mohammad Mahfud MD
• Tempat dan Tanggal Lahir: Madura, 13 Mei 1957
• Istri: Zaizatun Nihayati
• Anak: 3

Pendidikan

• MI di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
• SDN Waru, Pamekasan, Madura.
• PGAN  Pamekasan, Madura
• Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Yogyakarta
• Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
• Sarjana Sastra Arab UGM
• Magister Ilmu Politik UGM
• Doktor Ilmu Hukum Tata Negara
• Profesor Hukum Tata Negara UII

Karier

• Dosen Fakultas Hukum UII (1984–)
• Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UII (1986–1988)
• Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UII (1988–1980)
• Direktur Karyasiswa UII (1991–1993)
• Pembantu Rektor I UII(1994–2000)
• Direktur Pascasarjana UII (1996–2000)
• Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997–1999)
• Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006)

Karier di Pemerintahan

• Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000)
• Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000–2001)
• Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008)
• Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan
• Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)
• Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018)
• Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018–)
• Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)