REGIONAL:
Suara.com - Human Rights Working Group (HRWG) menyoroti sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pada era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, yang berasal dari unsur militer.
Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz mengungkapkan kekhawatirannya bakal terjadi era militerisme pada masa kepemimpinan kedua Jokowi.
Hafiz mengakui mengapresiasi penunjukan Mahfud MD yang berasal dari kalangan sipil untuk menduduki posisi Mentero Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.
Ia menilai, dipilihnya Mahfud menjadi terobosan baru setelah sebelumnya Menkopolhukam melulu diisi oleh unsur militer.
"Posisi sipil dalam jabatan Menkopolhukam ini penting, karena dapat berimplikasi pada berubahnya pendekatan-pendekatan militeristik yang represif selama ini, seperti pada kasus Papua, menjadi lebih sipil,” kata Hafiz dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (23/10/2019).
Ia berharap, penunjukan Mahfud tersebut menjadi sinyalemen baik, terutama juga untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Tapi di lain sisi, Hafiz justru menilai telah terjadi kemunduran tatkala Presiden Jokowi memilih Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Menurut Hafiz, dipilihnya Prabowo sebagai Menhan yang diduga memiliki rekam jejak sebagai pelaku pelangggaran HAM, akan semakin mempersulit dalam menuntaskan kasus HAM masa lalu.
"Kekhawatiran ini juga didasari pada pidato pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019, yang sama-sekali tak menyinggung soal HAM di dalamnya," ujarnya.
Kemudian, HRWG turut menyoroti posisi Menteri Agama (Menag) yang dijabat oleh mantan Wakil Panglima Tinggi TNI Jenderal Purn TNI Fachrul Razi.
Hafiz berpendapat, Fachrul yang berasal dari kalangan militer bisa jadi mampu melindungi kelompok-kelompok minoritas secara tegas.
Namun, lanjut Hafiz, di lain sisi, justru dikhawatirkan Fachrul akan banyak melakukan pendekatan militeristik dalam penanganan isu-isu beragama di Indonesia.
"Selama perspektif diskriminatif dan sektarian masih digunakan oleh pemerintah, maka posisi ini potensial mengancam kebebasan beragama atau berkeyakinan," kata Hafiz.
HRWG juga menyoroti kembali dipilihnya Jenderal TNI Purn Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri di kabinet Jokowi.
Apalagi, kata Hafiz, kementerian yang dipimpin Luhut merupakan kementerian baru yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
"Ini mengindikasikan pemerintahan yang baru memberi perhatian dalam porsi besar terhadap investasi. Dikhawatirkan, alih-alih mewujudkan realisasi investasi yang mengacu pada nilai-nilai HAM, hal ini justru akan potensial memilih pendekatan cenderung militeristik dalam memastikan realisasinya," kata dia.
Terakhir, yang menurut HRWG perlu disoroti yakni dipilihnya eks Kapolri Jenderal Polisi Purn Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Sebab, saat menjabat sebagai Kapolri, Tito dinilai masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yakni terkait kasus Novel Baswedan.
Selain itu, dugaan pelangggaran HAM dalam menangani peristiwa kerusuhan 21-22 Mei dan aksi demonstrasi 24-30 September 2019 juga belum selesai.
"Di mana polisi diduga menggunakan kekerasan berlebihan atau excessive use of force," kata dia.
TERPOPULER
