Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera mengkritisi keputusan Presiden Jokowi yang bakal menunjuk sejumlah wakil menteri sebagai pendamping di beberapa pos kementerian.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar Jokowi bisa hati-hati terhadap jabatan wamen. Sebab, menurut dia, keberadaan wamen justru berpotensi mengganggu harmoni antara menteri dan wakilnya
“Keberadaan Wamen perlu hati-hati. Bukan hanya tidak sesuai dengan reformasi birokrasi tapi juga berpeluang mengganggu harmoni karena ada dua matahari kembar. Plus membuat atmosfer tidak sehat,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (25/10/2019).
Ia berujar, penunjukan wamen perlu dikaji ulang manfaatnya. Jangan sampai niat menyelesaikan masalah dan membantu tugas para menteri justru bakal menimbulkan masalah baru dengan hadirnya wamen.
“Mesti dihitung ulang manfaat dan mudaratnya,” ujarnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan ada Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Tetapi, Jokowi tidak menjelaskan kementerian mana saja yang bakal memiliki wakil.
Jokowi menuturkan, jika nama-nama Wamen sudah selesai akan mengumumkannya ke publik dan melantiknya.
"Jadi kita harapkan, mulai hari ini sudah final semuanya dan segera dilantik, secepatnya, secepatnya akan kita lantik," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku belum menghitung jumlah Wamen yang akan bertugas mendukung kerja para menteri. Namun yang penting kata Jokowi, para wamen harus memiliki kompetensi mendukung kerja para menteri.
Baca Juga: Kasus Novel Baswedan, Jokowi: Saya Kejar Pada Kapolri yang Baru
Posisi Wamen kata Jokowi, akan diisi oleh kalangan partai politik dan profesional.
"Mengenai wamen, sebetulnya sudah selesai wamen ini, sudah selesai ada yang dari partai ada yang dari profesional," tandasnya.
