Menlu Retno Marsudi Lapor Prioritas Politik Luar Negeri ke Mahfud MD

Suara.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan ada empat plus satu prioritas politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun kedepan. Retno mengatakan prioritas politik luar negeri tersebut diambil berdasar amanah konstitusi dan Undang-Undang 1945.

Hal itu dikatakan Retno usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). Menurut Retno empat plus satu prioritas politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun kedepan itu pun telah disesuaikan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Prioritas ini kita ambil atau kita turunkan dari tentunya satu dari amanah dari konstitusi, muqaddimah paragraf 4 UUD 45 secara jelas memberikan amanah apa saja untuk pelaksanaan politik luar negeri, plus visi-misi presiden. Karena presiden sudah mengatakan tidak ada visi misi menteri yang ada hanya visi misi presiden," tutur Retno.

Berkenaan dengan itu, Retno mengungkapkan setidaknya ada empat plus satu prioritas politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun kedepan. Pertama, penguatan diplomasi ekonomi, kedua diplomasi perlindungan, ketiga diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, keempat kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, dan kelima infrastruktur diplomasi.

"Infrastruktur diplomasi ini terkait lebih ke dalam mengenai reformasi birokrasi, untuk mendukung empat hal tersebut. Jadi itulah yang saya sampaikan," ujarnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar rapat koordinasi tingkat menteri. Rapat koordinasi tingkat menteri tersebut merupakan rapat perdana sejak Presiden Joko Widodo alias Jokowi melantik jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Pantauan suara.com sejumlah menteri yang hadir dalam rapat tersebut yakni; Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menkominfo Jhonny G Plate.

Selain itu, turut hadir pula Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqqurahman, Kepala BNN Komjen Heru Widjanarko, dan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak hadir dalam rapat tersebut dan diwakilkan oleh Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono.

Selain Prabowo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga berhalangan hadir. Tito diwakilkan oleh Plt. Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar.