Suara.com - Rencana membentuk daerah otonomi baru di tanah Papua dinilai sebagai bagian dari transaksi politik yang dilakukan para elitee.
Pemekaran daerah di Papua dinilai tak bakal mengatasi masalah yang selama ini terjadi, justru berpotensi menambah persoalan baru.
Rencana pemekaran di Papua makin mengerucut setelah Presiden Jokowi mengunjungi pulau di ujung timur Indonesia itu akhir pekan lalu.
Sebelumnya, ide pemekaran berasal dari aspirasi sejumlah tokoh Papua yang diundang Presiden ke Istana Negara, September lalu.
Ditemui media di kantornya, selepas kembali dari tugas mendampingi Presiden ke Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hanya ada penambahan dua provinsi terkait pemekaran di Papua.
"Pemerintah Pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua Provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah oke lah," sebut Tito kepada wartawan (29/10/2019) seperti diberitakan ABC Indonesia, Kamis (31/10/2019).
Tito mengklaim Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga telah menyetujui rencana pemekaran itu
"Tinggal pemekaran kota Merauke harus. Karena harus lima (kota). Sementara baru empat, Mappi, Boven Digoel, Asmat, Merauke."
"Kalau ada kota Merauke maka oke," ujar mantan Kepala Kepolisian RI ini.
Baca Juga: Wamen PUPR Sebut Jokowi Komitmen Menyelesaikan Masalah di Papua
Nyatanya, langkah Pemerintah Indonesia itu justru mendapat kritikan tajam dari warga asli Papua sendiri.
Sekretaris Dewan Adat Papua, Leo Imbiri, mengatakan ide pemekaran itu berasal dari para elitee yang difasilitasi oleh institusi-institusi formal di Jakarta.
Leo menilai pemekaran kali ini tak merepresentasikan suara dan aspirasi masyarakat Papua.
"Saya rasa bahwa pemekaran yang sedang didorong sekarang itu lebih bernuansa dua hal. Satu, kepentingan transaksi politik, tapi yang kedua itu kepentingan eksploitasi sumber daya alam."
"Pemekaran itu sama sekali tidak ada kaitan dengan pertimbangan kepentingan rakyat," jelasnya kepada ABC melalui sambungan telepon.
Jika dasar pertimbangan pemekaran ini adalah kepentingan rakyat maka, tegas Leo, pemekaran itu seharusnya masuk ke perencanaan Pemerintah.
