Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau para menterinya agar dapat menyikapi kenaikan tarif BPJS dengan hati-hati. Ia ingin agar persoalan tersebut tidak sampai memancing amarah publik seperti di negara lain.
Dilansir dari setkab.go.id, Jokowi mencontohkan gejolak yang terjadi Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang hanya sebesar 4%.
Kenaikan tarif itu menciptakan pro dan kontra yang berkepanjangan di Chile hingga pada akhirnya terjadi perombakan besar-besaran di kabinet pemerintahan mereka.
“Saya kira pengalaman seperti ini harus bisa kita baca dan kita jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) siang.
Dalam kasus ini, Presiden Jokowi meminta perhatian dari para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Jangan sampai, lanjut Presiden, kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau tidak diterangkan dengan jelas, membuat masyarakat jadi ragu. Kata dia, bisa-bisa muncul anggapan bahwa pemerintah memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat.
Jokowi menambahkan, padahal pada 2019 pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ke-96 juta rakyat itu digratiskan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp 41 triliun, rakyat harus ngerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp 48,8 triliun,” jelas Presiden Jokowi.
Baca Juga: Demo Tolak Iuran BPJS Naik, Buruh Minta Menaker Ida Fauziyah Keluar
