Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membentuk tim Ad Hoc untuk menginvestigasi anggaran Pemprov DKI yang bermasalah.
Rencana itu lalu mendapat kritikan dari Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany. Ia menilai, itu langkah yang tidak efisien.
Tsamara berpendapat, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), yang dibuat oleh Anies, sudah cukup memiliki banyak anggota, sehingga tidak perlu membentuk tim lainnya lagi.
"Pak Gub ini inefisien dalam bekerja. Sudah punya TGUPP begitu banyak yang seharusnya cukup untuk menyisir & mengawasi anggaran, masih membentuk tim lagi," komentar Tsamara yang diunggah ke Twitter pada Sabtu (2/11/2019).
Cuitan Tsamara ini telah mendapatkan lebih dari seribu likes dan 300 retweet hingga Minggu (3/11/2019) pagi.
Sementara itu, pembentukan TGUPP sendiri telah mendapatkan sejumlah kritik dari para politisi DPRD DKI Jakarta.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan bahwa pembentukan tim Ad Hoc ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
Ia mengatakan, tim tersebut bakal memeriksa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI. Jika nantinya ditemukan kelalaian yang disengaja, maka pihak yang dinyatakan bersalah akan diberikan sanksi.
"Mereka semua (SKPD) akan diperiksa, kalau didapatkan ada salah maka akan disanksi sesuai dengan yang dilanggar itu manusianya," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Sebut Radikalisme Sebagai Manipulator Agama, Ini Kata Wamenag
Pembentukan tim tersebut juga mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 128 tahun 2019 tentang pembentukan tim pemeriksa Ad Hoc atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.
"Dan itu timnya diketuai oleh pak Sekda (Saefullah), sekretarisnya asisten pemerintah, anggotanya inspektorat, BKD, dan biro hukum," tutur Anies.
