Pilkada Langsung Mau Dievaluasi, Ridwan Kamil Usul Kampanye di Medsos

Dwi Bowo Raharjo | Fakhri Fuadi Muflih
Pilkada Langsung Mau Dievaluasi, Ridwan Kamil Usul Kampanye di Medsos
Gubernur Jabar Ridwan Kamil. [Antara]

Kang Emil mengatakan dengan tidak adanya kampanye secara langsung, maka biaya Pilkada bisa ditekan.

Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menanggapi terkait usulan evaluasi Pilkada langsung karena biaya yang mahal. Terkait itu, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengusulkan agar kampanye Pilkada hanya menggunakan media sosial (medsos).

Kang Emil menuturkan, jika ada rencana untuk mengganti Pilkada langsung dengan dipilih oleh DPRD karena mahal, maka biayanya harus ditekan. Menurutnya biaya bisa ditekan dengan menerbitkan regulasi tertentu.

"Kalau isunya mahal, mungkin peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) saja yang membuat proses kampanye dan lainnya itu kalau bisa diminimalisir kan," ujar Kang Emil di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Ia menyebut dengan tidak adanya kampanye secara langsung, maka biaya Pilkada bisa ditekan.

"Bisa dengan medsos saja, tak perlu ada hal-hal yang sifatnya fisik dan mobilitas, kan argumentasinya itu, cost," tuturnya.

Kang Emil kemudian meminta pada pihak terkait sebelum melakukan evaluasi Pilkada langsung, lebih baik mencari cara untuk menekan biaya yang dinilainya mahal.

"Jadi kalau isunya cost, coba kita kreatif dulu, mencari solusi costnya ditekan serendah-rendahnya sebelum hak demokrasi diwcanakan untuk dicabut," pungkasnya.

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Salah satu mudaratnya yakni, biaya politik yang tinggi hingga membuka potensi adanya korupsi terhadap pemimpin terpilih hasil Pilkada.

“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pemilu, Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 M mau jadi bupati mana berani dia, sudah mahar politik,” sambungnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS