Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana dipanggil oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Setelah dipanggil, William ditanya niatan ke depannya untuk mengungkap anggaran janggal di media sosial.
Politisi termuda di DPRD DKI ini mengaku masih ada beberapa anggaran janggal yang ia temukan. William juga sempat menyatakan akan membukanya secara berkala di media sosial. Namun, kekinian William justru menyatakan akan membukanya di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
Padahal, William belakangan gencar membuka anggaran janggal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seperti pengadaan lem aibon Rp 82 miliar, bolpoin Rp 124 miliar, hingga komputer Rp 132 miliar.
"Ada (anggaran janggal). Tapi mungkin kami sampaikan semua di rapat Banggar," ujar William di gedung DPRD DKI, Selasa (12/11/2019).
Meski demikian, William menyatakan masih akan tetap menggunakan media sosial untuk mengembangkan temuan anggaran janggal setelah dibahas DPRD DKI. Pasalnya, rapat pembahasan anggaran di DPRD sekarang ini juga sudah digelar secara terbuka.
"Akan kami amplifikasi di media sosial pasti. Sekarang rapat kan sudah terbuka," jelasnya.
Selain itu, William menganggap media sosial sebagai sarana komunikasi yang mudah dan bisa menjangkau banyak pihak. Ia mengaku akan menggunakannya untuk menjaring aspirasi dari konstituennya.
"Media sosial itu kan platform yang paling murah yang paling gampang untuk kami komunikasi ke kostituen kan. Jadi kami tetap akan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada konstituen kami," katanya.
Sebelumnya, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan William Aditya Sarana ke BK DPRD DKI. Alasan pelaporan itu dilakukan lantaran tindakan William yang membuka anggaran janggal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seperti lem aibon senilai Rp 82 miliar.
Menurut Sugiyanto, William telah melanggar aturan karena membuka draf anggaran itu bukan saat forum resmi, melainkan lewat jumpa pers dan media sosial. Tindakan itu, kata Sugiyanto, juga merugikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia menganggap politisi muda ini melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Tindakan William itu dinilainya hanya menimbulkan kegaduhan.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ujar Sugiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2019).
TERPOPULER
