Mendagri: Ada Bupati dan Wali Kota Minta Tunjangan Naik, Biar Tak Korupsi

Reza Gunadha | Novian Ardiansyah
Mendagri: Ada Bupati dan Wali Kota Minta Tunjangan Naik, Biar Tak Korupsi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Suara.com/Novian)

Ada beberapa suara dari bupati, wali kota menyampaikan itu. Mereka bilang pak kasih kami tunjangan, biar potensi korupsinya berkurang. Ada yang menyampaikan demikian."

Suara.com - Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengungkapkan, ada kepala daerah yang meminta kepada dirinya agar duit tunjangan dinaikkan.

Tito mengatakan, permintaan tersebut adalah dampak pilkada langsung yang memuat banyak kepala daerah tekor duit namun susah balik modal kalau hanya mengandalkan gaji.

Mantan Kapolri itu mengungkapkan, berdasarkan kajian, setiap calon kepala daerah minimal mengeluarkan Rp 30 miliar saat pilkada. Karena itu pula, Tito berhasrat mengevaluasi sistem pilkada langsung.

Kalau hasil kajian akademik menunjukkan pilkada langsung bagus, maka Tito berkeinginan mencari solusi agar kepala daerah tidak korupsi guna mengembalikan modal kampanye.

 “Problemnya adalah bagaimana solusi mengurangi dampak negatif. Apa mungkin gaji atau tunjangan kepala daerah dinaikkan, bukan dana operasionalnya ya,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Senin (18/11/2019).

“Ada beberapa suara dari bupati, wali kota menyampaikan itu. Mereka bilang ‘pak kasih kami tunjangan, biar potensi korupsinya berkurang’. Ada yang menyampaikan demikian,” sambungnya.

Tito menuturkan, usul untuk menaikkan gaji atau tunjangan kepala daerah itu bisa diurus belakangan. Kekinian, ia masih menginginkan kajian akademis terhadap pelaksanaan pilkada langsung.

Kalau kajian tersebut nantinya menunjukkan pilkada langsung lebih banyak berdampak negatif, harus ada sistem lain dalam pemilihan kepala daerah.

Salah satunya yakni sistem asimetris yang didasarkan pada democratic maturity index atau kedewasaan demokrasi setiap daerah.

Sebelumnya, Tito Karnavian menyatakan hanya menginginkan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung yang telah dilakukan selama belasan tahun.

Tito menegaskan, ia tidak pernah mengatakan bahwa pilkada langsung harus diubah menjadi perwakilan melalui DPRD.

“Saya tidak menjelaskan ingin (pilkada) kembali ke DPRD, tidak. Yang saya katakan adalah, perlu melakukan evaluasi karena ada dampak positif dan negatifnya,” kata Tito.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS