Jokowi Minta Tjahjo Kumulo Perbaiki Sistem Rekrutmen CPNS

Dwi Bowo Raharjo | Ummi Hadyah Saleh
Jokowi Minta Tjahjo Kumulo Perbaiki Sistem Rekrutmen CPNS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. (Suara.com/Ummi Saleh)

"Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien."

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam pertemuan itu, Jokowi minta Tjahjo melakukan perbaikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Arahan bapak presiden, berkaitan visi misi bapak presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. Sekarang dalam proses," ujar Tjahjo usai menemui Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan Kepala Negara meminta pihaknya untuk membangun manajemen kinerja, serta penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping dan sederhana.

"Sehingga melayani masyarakat dan tahapan-tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah semakin pendek," ucap dia.

Dalam pertemuan itu Jokowi juga memberikan arahan yang menyangkut reformasi regulasi, membangun harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan membangun inovas-inovasi.

Kemudian Jokowi kata Tjahjo, juga meminta agar menerapkan IT dengan baik, reformasi struktural, termasuk membangun transformasi digital, serta pengawasan birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien.

"Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang," ucap dia.

Dalam konteks reformasi birokrasi, Tjahjo menyebut Kementerian yang dipimpinnya bakal bersinergi dengan sejumlah kementerian/instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

"Arahan pak presiden, target harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik, kemudian diharapkan Kemenpan RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit," tandasnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS