Tito Sebut Ongkos Pilkada Mahal, Peneliti LIPI: Mau Murah Dipilih Mendagri

Reza Gunadha | Rifan Aditya | Suara.com

Rabu, 20 November 2019 | 20:35 WIB
Tito Sebut Ongkos Pilkada Mahal, Peneliti LIPI: Mau Murah Dipilih Mendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pelaksanaan pilkada secara langsung menghabiskan biaya tinggi dan lebih banyak mudarat. Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsuddin Haris memberikan tanggapan dan solusi.

Hal itu disampaikan Syamsuddin dalam postingan di akun Twitter pribadinya yang diunggah pada Senin (18/11/2019).

Syamsuddin mengakui bahwa biaya politik dalam Pilkada langsung memang tinggi. Maka dari itu, ia menyarankan perbaikan sistem.

"Demokrasi memang mahal pak. Biaya pilkada bisa dikurangi jika sistem dibenahi, ambang batas pencalonan parpol dihapus sehingga tidak perlu mahar politik," tulis @sy_haris.

Ia pun berpendapat bahwa mengembalikan penyelenggaraan Pilkada kepada DPRD bukanlah sebuah penyelesaian masalah.

"Kalau mau murah kepala daerah diangkat Mendagri. Tapi apa kata dunia. Pilkada oleh DPRD belum tentu jadi solusi," kata peneliti senior di LIPI tersebut.

Syamsuddin mengeluarkan pernyataan seperti ini setelah mengetahui kabar bahwa Mendagri Tito Karnavian bakal melakukan evaluasi Pilkada langsung.

Solusi peneliti LIPI untuk polemik pilkada langsung yang habiskan biaya tinggi (twitter @sy_haris)
Solusi peneliti LIPI untuk polemik pilkada langsung yang habiskan biaya tinggi (twitter @sy_haris)

Sebelumnya, Tito mengatakan bahwa dia tidak pernah menyebut Pilkada langsung harus diubah menjadi Pilkada yang dipilih melalui DPRD.

Mantan Kapolri itu mengaku telah memerintahkan kepada Biro Pusat Statistik Kemendagri untuk membuat indeks democratic maturity atau kedewasaan demokrasi di setiap daerah. Dari indeks tersebut nantinya dapat dilihat daerah mana yang siap menerima Pilkada langsung dan daerah mana yang tidak siap menerima Pilkada langsung.

Dalam kesempatan lain, Tito Karnavian juga menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pemilu, Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? ” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 M mau jadi bupati mana berani dia, sudah mahar politik,” sambungnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tito Usul Pilkada Dipilih DPRD, Ganjar: Akan Terjadi Jual Beli dan Suap

Tito Usul Pilkada Dipilih DPRD, Ganjar: Akan Terjadi Jual Beli dan Suap

Jawa Tengah | Selasa, 19 November 2019 | 14:53 WIB

Komisi II DPR Pastikan Pilkada 2020 Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat

Komisi II DPR Pastikan Pilkada 2020 Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat

News | Selasa, 19 November 2019 | 14:32 WIB

Tito Ingin Evaluasi Pilkada Langsung karena Ada Dampak Positif dan Negatif

Tito Ingin Evaluasi Pilkada Langsung karena Ada Dampak Positif dan Negatif

News | Senin, 18 November 2019 | 16:21 WIB

Terkini

Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia

Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 21:47 WIB

Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma

Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 21:13 WIB

Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi

Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 20:19 WIB

Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas

Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:33 WIB

Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo

Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:23 WIB

PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah

PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:05 WIB

Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor

Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 17:35 WIB

Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat

Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 16:24 WIB

Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja

Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 16:15 WIB

Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura

Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 16:04 WIB