Tito Sebut Ongkos Pilkada Mahal, Peneliti LIPI: Mau Murah Dipilih Mendagri

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pelaksanaan pilkada secara langsung menghabiskan biaya tinggi dan lebih banyak mudarat. Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsuddin Haris memberikan tanggapan dan solusi.

Hal itu disampaikan Syamsuddin dalam postingan di akun Twitter pribadinya yang diunggah pada Senin (18/11/2019).

Syamsuddin mengakui bahwa biaya politik dalam Pilkada langsung memang tinggi. Maka dari itu, ia menyarankan perbaikan sistem.

"Demokrasi memang mahal pak. Biaya pilkada bisa dikurangi jika sistem dibenahi, ambang batas pencalonan parpol dihapus sehingga tidak perlu mahar politik," tulis @sy_haris.

Ia pun berpendapat bahwa mengembalikan penyelenggaraan Pilkada kepada DPRD bukanlah sebuah penyelesaian masalah.

"Kalau mau murah kepala daerah diangkat Mendagri. Tapi apa kata dunia. Pilkada oleh DPRD belum tentu jadi solusi," kata peneliti senior di LIPI tersebut.

Syamsuddin mengeluarkan pernyataan seperti ini setelah mengetahui kabar bahwa Mendagri Tito Karnavian bakal melakukan evaluasi Pilkada langsung.

Sebelumnya, Tito mengatakan bahwa dia tidak pernah menyebut Pilkada langsung harus diubah menjadi Pilkada yang dipilih melalui DPRD.

Mantan Kapolri itu mengaku telah memerintahkan kepada Biro Pusat Statistik Kemendagri untuk membuat indeks democratic maturity atau kedewasaan demokrasi di setiap daerah. Dari indeks tersebut nantinya dapat dilihat daerah mana yang siap menerima Pilkada langsung dan daerah mana yang tidak siap menerima Pilkada langsung.

Dalam kesempatan lain, Tito Karnavian juga menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pemilu, Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? ” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 M mau jadi bupati mana berani dia, sudah mahar politik,” sambungnya.