Suara.com - Tim Advokasi Papua yang mendampingi enam aktivis Papua Surya Anta Ginting Cs yang ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat mengaku sempat nyaris menjadi korban salah tembak saat membesuk, Jumat (25/10/2019).
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono justru mempertanyakan kebenaran keluhan tersebut.
"Peluru nyasar? sakit gak dia? Kan gak sakit tho? Dia sehat tho?" kata Argo di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).
Menurut Argo, kebenaran itu bisa dibuktikan Tim Advokasi Papua dalam proses persidangan dengan mempersiapkan bukti-bukti yang valid.
"Tentunya kan untuk kasus Surya Anta sudah P21, sudah tahap kedua. Tentunya nanti dilihat di pengadilan saja, karena sudah dilimpahkan ke pengadilan," tegas Argo.
Sebelumnya, Oky Wiratama, salah satu tim advokasi Papua menyebutkan, keluarga tahanan nyaris menjadi korban salah tembak terkait adanya tembakan saat membesuk Surya Anta Ginting Cs pada 25 Oktober 2019 lalu.
"Adanya tembakan asap dari pihak kepolisian yang sedang berlatih di Mako Brimob, Kelapa Dua pada tanggal 25 Oktober 2019 ke dalam ruang kunjungan saat keluarga sedang mengunjungi para tapol (tahanan politik)," kata Oky dalam konferensi pers yang digelar di Kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).
Bahkan, dia menduga, tembakan itu merupakan bentuk intimidasi lantaran peristiwa itu terjadi berkali-kali hingga nyaris mengenai kepala salah satu anggota keluarga tahanan.
Untuk diketahui, polisi telah menetapkan sebanyak enam orang tersangka terkait kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Baca Juga: Surya Anta Cs akan Laporkan Hakim Agus Widodo ke Komisi Yudisial
Jumlah enam orang yang ditahan ialah Dano Tabuni, Charles Cossay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Ketua Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta Ginting dan Wenebita Wasiangge. Kekinian, mereka ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Seluruh tersangka dijerat Pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Keamanan Negara.
