Suara.com - Fraksi PDI-P di DPRD DKI menentang rencana pembangunan hotel bintang lima di Taman Ismail Marzuki (TIM). Rencana itu dianggap menunjukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak lagi berniat melestarikan budaya.
Ketua fraksi PDI-P di DPRD DKI, Gembong Warsono menilai dengan dibangunnya hotel, maka orientasi revitalisasi TIM adalah bisnis, bukan pelestarian budaya. Karena itu, pihaknya menentang rencana pembangunan hotel bintang lima itu.
"Kalau sudah bicara bisnis kan lupa dengan akar budayanya, orientasinya sudah berbeda, bukan lagi melestarikan budaya tapi bicara untung rugi," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (25/11/2019).
Gembong mengaku sudah mendapatkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P untuk menggagalkan pembanguan hotel. Ia akan menindaklanjuti dengan mendiskusikannya bersama Dinas terkait.
"Kami sudah diperintahkan DPP untuk melakukan komunikasi dengan Disparbud terkait kebijakan revitalisasi TIM tersebut," jelasnya.
Dengan koordinasi bersama Dinas terkait, Gembong mengaku ingin meluruskan tujuan utama dari revitalisasi TIM. Yakni untuk kelestarian budaya dan bukan untuk tujuan bisnis.
"Jangan Memang ruang yang diperuntukkan ketahanan budaya, tapi justru dimanfaatkan untuk area bisnis. Itu kan keluar dari konteks pelestarian budaya," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprv) DKI Jakarta membenarkan adanya penolakan dari para seniman soal pembangunan hotel bintang lima di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pembangunan itu dianggap merugikan para seniman yang kerap berkarya di pusat kebudayaan itu.
Deputi Gubernur bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Dadang Solihin mengakui penolakan itu diutarakan para seniman saat ia menjadi pembicara di acara diskusi beberapa waktu lalu. Belakangan acara itu viral di media sosial karena video cek cok antara Dadang dengan para seniman tersebar.
Dadang mengatakan penolakan para seniman terjadi karena merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan itu. Mereka, kata Dadang, ingin berbicara dengan pihak yang menjalankan rencana revitalisasi TIM, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Kalau yang hadir di situ menolak, menolaknya itu sebetulnya mereka menanyakan kenapa tidak diajak ngomong dulu, lalu mengapa pengelolaanya ke Jakpro," ujar Dadang saat dihubungi, Senin (25/11/2019).
TERPOPULER
