Suara.com - Fraksi PKS di DPRD Jakarta mengritisi soal program rumah DP 0 rupiah yang menjadi program prioritas Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam prosesnya, PKS menyebutkan banyak status pemohon rumah ini yang tidak jelas.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua fraksi PKS di DPRD Jakarta Mohammad Arifin saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI tahun 2020. Ia menganggap hal ini merupakan catatan penting bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program ini.
Arifin menuturkan, berdasarkan data yang ia punya para pendaftar Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) tidak jelas statusnya. Bahkan, status pengajuannya di perbankan juga disebutnya tidak jelas.
"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya baik di UFPRS maupun proses di perbankan," ujar Arifin di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Menurutnya, status yang tidak jelas ini berimbas pada lambannya penetapan nama pembeli rumah yang dibangun di Klapa Village, Jakarta Timur. Ia menganggap masalahnya ada di UFPRS selaku penerima pendaftaran dan bank DKI.
"PKS menyoroti lambatnya penetapan penghunian Rumah Samara DP Nol karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas di UFPRS dan di Bank DKI," jelasnya.
Menurutnya bank DKI dan UFPRS harus segera memperbaiki pendaftaran beserta persyaratannya. Meski harus dipercepat, program ini juga harus hati-hati dalam menerima calon pemilik rumah berdasarkan kemampuannya memenuhi pembayaran.
"Fraksi PKS mendukung dikuranginya alokasi anggaran pinjaman untuk uang muka sambil terus mendukung upaya mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," pungkasnya.
Sebelumnya, program rumah DP Rp 0 yang digadang-gadang Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat kampanye kerap diklaim diminati masyarakat ibu kota. Ternyata sejauh ini dari 780 unit yang ada, baru terjual sekitar 100 unit.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto. Menurutnya jumlah pembeli itu merupakan data penjualan di Rumah Susun Milik (Rusunami) Klapa Village, Jakarta Timur. Meski demikian, ia menyebut jumlahnya masih bertambah karena penjualan masih berjalan.
"Sekitar seratusan dari 780, tapi proses masih jalan terus sambil jalan," ujar Kelik di gedung DPRD DKI, Selasa (3/12/2019).
TERPOPULER
