Suara.com - Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengungkapkan bahwa dirinya bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD akan membentuk komisi yang mengatasi masalah kejahatan HAM.
Melalui kicauan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya, @fadjroeL, pada Rabu (4/12/2019), jubir Jokowi menyebut ada kemungkinan didirikannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ia merasa senang akan dibentuknya komisi tersebut.
"Senang sekali bekerjasama dengan Menkopolhukam Mahfud MD memikirkan kemungkinan lahirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengatasi masalah kejahatan HAM di Indonesia," tulis Fadjroel.
Menurutnya, terciptanya KKR ini adalah wujud dari keinginan pada aktivis Reformasi tahun 1998.
"Mimpi aktivis Reformasi 1998 agar kebenaran terungkap dan persaudaraan sejati tercipta - Jubir," ungkap Fadjroel.
Warganet menanggapi akan dibentuknya KKR dengan memberikan komentar di kicauan Fadjroel tersebut. Sebagian dari mereka merasa pesimis.
"Bila kebenaran terungkap apa kah akan di adili orang tersebut?" tulis @Apudz2.
Sementara pemilik akun @tjakrawedana berkomentar, "Pelanggaran HAM juga bukan barang baru untuk mereka yang menikah dengan WNA bung Fadjroel. Dalam negeri saja kusut apalagi luar negeri".
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menggelar forum group discussion (FGD) bersama sejumlah tokoh dan akademisi terkait wacana pembentukan KKR.
Baca Juga: Jaringan Bioskop Cinemaxx Resmi Berganti Jadi Cinepolis
"Jadi tadi kami membicarakan pelanggaran HAM mana saja yang akan masuk dalam KKR. Tapi masih membahas sebatas penyisiran kategorinya," kata Direktur Jendral (Dirjen) Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM Mualimin Abdi, Rabu (4/12/2019).
Menurutnya, pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori dapat diproses nantinya bisa diselesaikan secara yudisial. Sedangkan, yang tidak dapat diproses salah satunya bisa diselesaikan lewat mekanisme KKR.
