Jubir Jokowi Bekerja Sama dengan Menkopolhukam Bakal Bentuk KKR

Rendy Adrikni Sadikin | Rifan Aditya | Suara.com

Kamis, 05 Desember 2019 | 17:46 WIB
Jubir Jokowi Bekerja Sama dengan Menkopolhukam Bakal Bentuk KKR
Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman. (Suara.com/Ummi Saleh)

Suara.com - Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengungkapkan bahwa dirinya bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD akan membentuk komisi yang mengatasi masalah kejahatan HAM.

Melalui kicauan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya, @fadjroeL, pada Rabu (4/12/2019), jubir Jokowi menyebut ada kemungkinan didirikannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ia merasa senang akan dibentuknya komisi tersebut.

"Senang sekali bekerjasama dengan Menkopolhukam Mahfud MD memikirkan kemungkinan lahirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengatasi masalah kejahatan HAM di Indonesia," tulis Fadjroel.

Menurutnya, terciptanya KKR ini adalah wujud dari keinginan pada aktivis Reformasi tahun 1998.

"Mimpi aktivis Reformasi 1998 agar kebenaran terungkap dan persaudaraan sejati tercipta - Jubir," ungkap Fadjroel.

Warganet menanggapi akan dibentuknya KKR dengan memberikan komentar di kicauan Fadjroel tersebut. Sebagian dari mereka merasa pesimis.

"Bila kebenaran terungkap apa kah akan di adili orang tersebut?" tulis @Apudz2.

Sementara pemilik akun @tjakrawedana berkomentar, "Pelanggaran HAM juga bukan barang baru untuk mereka yang menikah dengan WNA bung Fadjroel. Dalam negeri saja kusut apalagi luar negeri".

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menggelar forum group discussion (FGD) bersama sejumlah tokoh dan akademisi terkait wacana pembentukan KKR.

"Jadi tadi kami membicarakan pelanggaran HAM mana saja yang akan masuk dalam KKR. Tapi masih membahas sebatas penyisiran kategorinya," kata Direktur Jendral (Dirjen) Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM Mualimin Abdi, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori dapat diproses nantinya bisa diselesaikan secara yudisial. Sedangkan, yang tidak dapat diproses salah satunya bisa diselesaikan lewat mekanisme KKR.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemerintah Mau Hidupkan KKR, Ombudsman: Jangan Diskriminasikan Korban HAM

Pemerintah Mau Hidupkan KKR, Ombudsman: Jangan Diskriminasikan Korban HAM

News | Rabu, 04 Desember 2019 | 23:43 WIB

Pemerintah Kategorisasi soal Kasus HAM yang Dapat Diselesaikan Lewat KKR

Pemerintah Kategorisasi soal Kasus HAM yang Dapat Diselesaikan Lewat KKR

News | Rabu, 04 Desember 2019 | 20:58 WIB

Mahfud MD: Saya Gak Pernah Tertarik Omongan Rocky Gerung

Mahfud MD: Saya Gak Pernah Tertarik Omongan Rocky Gerung

News | Rabu, 04 Desember 2019 | 19:53 WIB

Terkini

Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas

Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 07:07 WIB

Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!

Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05 WIB

BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN

BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 06:46 WIB

Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto

Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 22:52 WIB

Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes

Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 22:21 WIB

Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi

Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:45 WIB

Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?

Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:31 WIB

KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan

KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:26 WIB

AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?

AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:20 WIB

Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office

Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16 WIB