Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pengamat politik Rocky Gerung tak perlu dibawa ke ranah hukum terkait pernyataannya yang menyebut Presiden tak memahami nila-nilai Pancasila. Pasalnya, presiden yang dianggap Fadli tidak termasuk ke dalam simbol negara.
Fadli mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan dalam pertimbangannya itu bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.
"Karena merupakan simbol negara, maka pidana yang diterapkannya adalah delik biasa, bukan delik aduan," kata Fadli dalam akun Instagramnya @fadlizon pada Sabtu (7/11/2019).
"Artinya, aparat bisa langsung menindak penyalahgunaan simbol-simbol negara tadi," sambungnya.
Dengan begitu, Fadli menyimpulkan kalau presiden bukanlah sebagai simbol negara. Karena itu menurutnya omongan Rocky yang menyebut Presiden tidak paham pancasila tidak pantas diadukan.
"Bagaimana Presiden bisa dianggap simbol negara, jika tiap Iima tahun sekali harus diganti? Pernyataan Rocky mengenai Pancasila juga tak pantas diadukan," ujarnya.
Fadli memang tidak menampik kalau Rocky keliru dalam memahami Pancasila yang bisa diubah melalui amandemen. Namun, menurut anggota DPR RI tersebut bukan berarti Rocky lantas dianggap menghina.
"Saya kira hanya mereka yang pikirannya sempit, atau baru "puber Pancasila" saja yang mengira demikian," katanya.
"Pancasila adalah alat pemersatu, bukan alat pemecah-belah. Namun, di tangan orang-orang yang baru "puber Pancasila" ini, Pancasila kerap digunakan sebagai senjata untuk menyerang orang-orang atau kelompok yang berbeda pandangan."
Sebelumnya, Rocky Gerung menyebut presiden tidak mengerti Pancasila. Menurutnya, jika Presiden paham maka tidak akan melanggar sila-sila di Pancasila.
Pernyataan ini disampaikannya saat hadir di acara ILC TV One bertajuk "Maju Mundur Izin FPI" yang tayang pada Selasa (3/12/2019) malam.
Rocky Gerung awalnya berbicara tentang ormas. Ia mengatakan bahwa ada banyak logika yang kacau disampaikan ke publik terkait polemik perpanjangan izin FPI ini.
"Kalau dia ormas, memang dia musti berbeda dengan pemerintah. Kalau ormas sama dengan pemerintah ya namanya orneg, organisasi negara," ucapnya
Menurut Rocky, "kita enggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara."
Ia juga menyebut dirinya tidak Pancasila-is, tapi tidak anti Pancasila. Karena menurutnya, tidak masuk akal Pancasila dijadikan ideologi negara.
TERPOPULER
