Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang rangkap jabatan menjadi dewan pengawas rumah sakit ditindak tegas.
Salah satunya, anggota tim Gubernur DKI Anies Baswedan yang bermain dua kaki itu mengembalikan gajinya.
Prasetio mengakui, sejauh ini sudah ada empat sampai lima orang anggota TGUPP yang memiliki pekerjaan lain. Bahkan, dua di antaranya sudah keluar dari jabatan selain TGUPP.
"Ada empat sampai lima orang yang double job, ada juga dua yang sudah keluar. Sekarang yang di BUMD," ujar Prasetio saat dikonfirmasi, Rabu (10/12/2019).
Menurutnya, hal ini menyalahi aturan karena jabatan yang dirangkap mengambil gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kalau ingin digaji APBD, maka harus ada satu jabatan yang dilepas.
"Ya enggak boleh lah. Masak satu orang kerja di dua tempat dengan satu APBD, kan enggak bisa," kata Prasetio.
Karena itu, Prasetio ingin gajinya yang diambil dari APBD selama ia rangkap jabatan dikembalikan ke kas daerah. Ia akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk rencana ini.
"Ya kembalikan uang, nanti kami minta laporannya dari Bappeda. Ya selama masa rangkap jabatan. Lumayan juga. Sekarang Pak Anies kan sudah dua tahun, berapa orang yang rangkap jabatan,” kata dia.
Sebelumnya, salah satu anggota TGUPP dikabarkan menjadi dewan pengawas (dewas) di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Jakarta.
Temuan tersebut diperoleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani dan Yudha Permana saat menyisir anggaran untuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
“Hariyadi itu TGUPP kan ya?" kata Rani bertanya pada anggota Komisi E lainnya, yaitu Yudha Permana seperti dilansir Antara, Minggu (8/12/2019).
Tak lama setelah mendengar pertanyaan Rani, Yudha bertanya langsung kepada Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any.
Any membenarkan Hariyadi merupakan anggota TGUPP dan salah satu anggota dewan pengawas di tujuh RSUD di DKI.
TERPOPULER
