Suara.com - Diskotek Colosseum belakangan menjadi sorotan karena mendapatkan penghargaan Adikarya Wisata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meski belakangan sudah dibatalkan. Pasalnya telah ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba di klub malam itu.
Penemuan itu berdasarkan razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta pada 7 September lalu. Hasilnya, BNNP mengamankan 34 orang yang positif menggunakan narkoba serta menyita 2.274 butir ekstasi.
Kepala BNNP DKI, Brigjen Tagam Sinaga mengatakan sudah memberikan pihak yang diamankam saat itu sudah ditindak. Selain itu BNNP DKI disebutnya juga sudah memberikan laporan hasil razia kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada 10 Oktober lalu.
"Kita temukan pengguna direhabilitasi kemudian kita sampaikan operasi kita kepada pimpinan kepada kepala BNN RI dan pemilik wilayah Pemprov DKI Jakarta," ujar Tagam saat dihubungi, Selasa (17/12/2019).
Meski sudah memberikan laporan soal adanya penyalahgunaan narkoba kepada Pemprov, Colosseum tak kunjung ditutup. Padahal, sesuai Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Nomor 18 Tahun 2018, seharusnya Colosseum sudah ditutup.
Pasal itu berbunyi setiap manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara langsung.
Pencabutan TDUP secara langsung ini berarti tidak melalui sanksi teguran pertama hingga ketiga termasuk juga pengentian sementara kegiatan usaha.
Tagam menjelaskan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menutup lokasi usaha. Menurutnya hanya Pemprov yang bisa melalukan penutupan.
"Saya enggak punya kewenangan menutup diskotek. Surat itu saya tujukan kepada pemprov DKI isinya tentang pekerjaan yang saya lakukan," jelas Tagam.
Selain itu, Tagam menegaskan pihaknya hanya memiliki wewenang untuk melakukan razia dan melaporkannya ke Kepala Daerah. Soal rekomendasi darinya mau digunakan atau tidak, menurutnya itu menjadi kewenangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kita sampaikan kepada pimpinan BNN RI dan pimpinan wilayah daerah yakni Gubernur. Apakah rekomendasi kita digunakan atau enggak itu kewenangan dari Pemprov," pungkasnya.
TERPOPULER
