Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI, Alberto Ali karena memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada kelab malam, Colosseum.
Sanksi itu diberikan Anies lantaran Alberto Ali dianggap lalai terkait pemberian pengharagaan pada diskotek tersebut.
Anies menjelaskan posisi Alberto akan diisi oleh Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah, Sri Haryati. Menurutnya, insiden itu telah menyalahi tujuannya membangun pariwisata yang maju tapi tetap taat pada aturan.
"Betul diganti. Diganti dengan ibu Sri Haryati. Jadi gini, semangat kami justru membangun suasana di Jakarta pariwosata yang maju, tapi juga pariwisata yang secara nilai dan secara aturan hukum ini aman," ujar Anies di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2019).
Anies menganggap Alberto bersama jajaran Disparbud telah lalai dalam memberikan penghargaan kepada Colosseum. Pasalnya, sudah ada rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI soal penyalahgunaan narkoba di Colosseum.
"Kelalaian mereka sudah jelas ada surat bulan Oktober kok ya masih tetap diproses sebagai kandidiat untuk dapat penghargaan," jelasnya.
Menurutnya, Alberto bersama jajarannya menindaklanjuti rekomendasi dari BNNP itu dan bukan memberikan penghargaan. Karena itu ia menilai kesalahannya tidak bisa ditolerir.
"Fatal dong. Gimana sebuah tempat jelas-jelas ada laporan bulan Oktober, malahan bulan Desember dikasih penghargaan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengakui ada kelalaian yang berujung pada pemberian penghargaan Adikarya Wisata kepada Colosseum. Karena itu jajaran yang memenangkan diskotek itu disebut telah dinonaktifkan.
Baca Juga: Anies Cabut Penghargaan Colosseum, Teddy PKPI Beri Sindiran Telak
Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Menurutnya Gubernur DKI Anies Baswedan telah memberikan instruksi kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Pemberian penghargaan yang sempat dimenangkan Colosseum itu juga disebutnya akan ditinjau ulang.
"Hari ini, pak Gubernur telah memerintahkan inspektorat agar memerika jajaran yang terlibat dalam proses penilaian," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
