Cabut Penghargaan Diskotek Colosseum, Anies Disebut Takut Ditinggal FPI

Suara.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai di balik pembatalan pemberikan penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada diskotek Colosseum Club 1001 dari Pemprov DKI Jakarta karena sang Gubernur, Anies Baswedan takut kehilangan dukungan dari kelompok ormas Islam, seperti FPI.

Keputusan pencabutan penghargaan ini diambil setelah ramai protes dari sejumlah organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Pemuda Islam (GPI). Sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov DKI berdalil pertimbangan Colosseum Club 1001 diberikan penghargaan Adikarya Wisata 2019 didasarkan dedikasi, kinerja perusahaan, serta kontribusi terhadap pariwisata Jakarta.

Namun pada Senin (17/12/2019) kemarin, Pemprov DKI mengubah keputusannya dengan alasan catatan merah pengunjung Colosseum pada 7 September 2019, melalui laporan surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta kepada kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 10 Oktober 2019. Pengamat politik Ujang Komarudin menanggapi langkah mencabut penghargaan untuk Colosseum tersebut sesuai janji Anies Baswedan saat kampanye Pilgub Jakarta 2017 lalu, untuk menutup tempat-tempat hiburan malam yang melanggar.

"Dan Anies sudah menepati janjinya dengan menutup Alexis. Penutupan Alexis menjadi gebrakan hebat yang menyenangkan pendukung termasuk FPI, dan lainnya," ucap direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini saat dihubungi Ayojakarta, Selasa (17/12/2019).

Dengan memberikan penghargaan kepada Colosseum, Anies justru dianggap ingkar janji. Protes yang bermunculan dari sejumlah ormas itu akan merugikan Anies.

"Selain karena dianggap ingkar janji kampanye. FPI juga bisa tarik dukungan dari Anies. Karena kita tahu, FPI, dan lainnya merupakan pendukung dan pemilih Anies ketika Pilgub 2017 lalu," sambung Ujang. Sehingga ia menilai wajar jika Anies akhirnya mencabut penghargaan tersebut.

"Lebih baik mencabut penghargaan daripada ditinggal oleh para loyalis dan pendukung-pendukungnya," papar Ujang.

Ke depan hemat dia, Pemprov DKI harus lebih memverifikasi secara matang dalam memberi penghargaan kepada tempat-tempat hiburan malam atau diskotek yang dianggap sebagai tempat maksiat.

"Agar kebijakannya tidak salah, agar kebijakannya kuat dan agar kebijakannya tak labil dan mudah goyah," tandasnya.