REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster mendapatkan tentangan publik. Salah satu kritik datang dari mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
Terkait itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan wacana itu masih dalam pengkajian, sehingga belum bersifat final. Ma'ruf menyebut.
"Kan ini kan lagi dikaji. Kita tunggu saja, katanya kalau lobster itu tidak dibudidaya kan hanya satu persen, kalau dibudidayakan bisa 70 persen," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).
Terkait adanya polemik, Ma'ruf meminta menteri dari Partai Gerindra itu untuk melakukan kajian ulang.
"Kami minta dikaji saja, nanti kalau sudah selesai pengkajiannya baru dipublikasi, nanti tanggapannya seperti apa," tandasnya.
Untuk diketahui, Meteri Edhy mendapatkan protes dari publik karena akan membuka ekspor benih lobster yang sebelumnya sempat dilarang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.
Susi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan.
Akibat wacana tersebut, banyak pengguna media sosial yang malah menyerang Edhy. Tagar #TenggelamkanEdhyPrabowo menjadi trending topok di Twitter pada Selasa (17/12/2019). Hingga Selasa pagi, tercatat ada 7.680 cuitan.
Banyak warganet yang menyampaikan protes terkait wacara ekspor benih lobster. Mereka berharap pemerintah menghapus wacana tersebut lantaran akan merugikan para nelayan dan mengancam kelestarian komoditas laut.
"Ekspor benih lobster membuat Ekspor lobster melemah. Kebijakan ini sangat menguntungkan Kartel dan sangat merugikan nelayan. Selain merugikan nelayan. Ekspor benih lobster bisa mengakibatkan lobster di Indonesia punah. #TenggelamkanEdhyPrabowo," tulis @03.Nakula.
TERPOPULER
