Suara.com - Larangan perayaan Natal bagi umat Kristiani di Sumatera Barat (Sumbar) sedang ramai diperbincangkan. Banyak pihak yang memprotes hal tersebut, termasuk politikus PKPI Teddy Gusnaidi.
Teddy bahkan dengan tegas menyebut menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pengecut lantaran tidak segera mengusut kasus tersebut.
Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tidak memiliki nyali.
Hal ini disampaikan Teddy dalam beberapa cuitan yang ditulisnya di akun Twitter @TeddyGusnaidi pada Senin (23/12/2019).
"Sayang seribu sayang, Pak Jokowi punya Mendagri & Menag pengecut. Mereka tidak punya nyali menjalankan amanat UUD 45 di Sumbar. Kebanyakan retorika, tapi minus tindakan. Kalau cuma menakut-nakuti, mending jadi pemain film horor saja, jangan jadi menteri. Banyak omong tapi nyali gak ada," tulis Teddy dalam kicauan yang telah mendapat 900 like setelah 13 jam diunggah.
Teddy berpendapat, seharusnya Mendagri maupun Menag berani mempolisikan Bupati di Sumbar yang terbukti membiarkan larangan perayaan Natal.
"Kalau 2 bupati di Sumbar terbukti ikut mengamini pelarangan Natal, Mendagri dan Menag pidanakan mereka beserta pihak yang melarang. Bahkan Mendagri bisa mencopot 2 bupati tersebut. Ini hal simple yang bisa dilakukan. Sayangnya nyali 2 menteri ini tidak ada," ujarnya.
Ia mendesak pemerintah untuk hadir dan mengusut larangan perayaan natal di Sumbar. Sehingga tidak ada masyarakat yang menjadi polisi moral.
"Jangan biarkan ada masyarakat di Sumbar menjadi polisi moral. Dan jangan biarkan masyarakat sumbar lainnya didikte para polisi moral. Pemerintah harus hadir dan harus menerapkan sanksi terhadap para polisi moral tersebut. Sayangnya para pembantu pak Jokowi pengecut," kata Teddy.
Baca Juga: Terpuruk di Dasar Klasemen, Espanyol Resmi Pecat Pablo Machin
Ia pun berandai-andai jika menjadi menteri pasti akan mempolisikan oknum yang terkait dengan larangan perayaan Natal di Sumbar.
"Kalau saya jadi Mendagri atau Menag, saya pastikan mau tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan kepala daerah, saya pidanakan dalam kasus ini. Jangan masyarakat yang pidanakan mereka, karena pasti akan bentrok, harus aparat pemerintah," ujarnya.
Untuk diketahui, penolakan perayaan Natal bagi umat Kristiani terjadi di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya dan Nagari Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membatah larangan terhadap warga untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing.
Kabag Humas Pemkab Dharmasraya Budi Waluyo, Rabu (18/12/2019) mengatakan, pihaknya menghargai kesepakatan antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung dengan umat Kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru.
Sementara Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin mengklaim sudah ada solusi terkait larangan perayaan Natal dan Tahun Baru. Umat Kristiani di Sungai Tambang telah melakukan kesepakatan dengan warga setempat.
