Pemkot Sabang Larang Warga Rayakan Tahun Baru 2020 dan Tiup Terompet

Suara.com - Pemerintah Kota Sabang, Aceh, melarang masyarakat kota setempat untuk melakukan perayaan dalam bentuk apapun pada momentum pergantian tahun baru 2020, Selasa (31/12) pekan depan, melalui seruan bersama lintas instansi pemerintahan.

Wali Kota Sabang Nazaruddin mengatakan, dalam surat larangan itu terdapat lima poin yang ditandatangani oleh semua unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sabang.

Imbauan tersebut dikeluarkan agar masyarakat tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat Islam di Pulau Weh tersebut.

"Ini merupakan salah satu keseriusan Pemkot Sabang dalam menjalankan syariat Islam. Kami mengimbau agar warga tidak merayakan tahun baru, karena tidak sesuai adat dan istiadat," katanya di Sabang seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/12/2019).

Dia menjelaskan, pada detik-detik pergantian tahun 2019 ke 2020, Pemkot Sabang melarang masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya ugal-ugalan, hura-hura seperti meniup terompet, serta menyalakan kembang api.

Pemkot juga melarang kegiatan yang bernuansa Islam seperti zikir, yasinan, tausyiah atau sejenisnya, karena hal itu dapat menyesatkan pemahaman masyarakat Islam, yang seolah-olah perayaan tahun baru masehi diperbolehkan menurut Islam.

Nazaruddin menyampaikan, imbauan itu juga berlaku kepada wisatawan yang datang ke Kota Sabang. Ia meminta agar setiap wisatawan yang datang dapat mematuhi peraturan daerah setempat dan tidak melanggar norma dan budaya Sabang.

“Kami tidak melarang wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Sabang, malah kami sangat senang Sabang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Namun diharapkan agar wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang dapat menyesuaikan dengan kondisi adat dan budaya masyarakat Kota Sabang yang melaksanakan syariat Islam,” katanya.

Imbauan tersebut juga berlaku untuk kafe, restoran dan hotel di Sabang. Pemerintah meminta pihak tersebut agar tidak memfasilitasi kegiatan penyambutan tahun baru, yang dapat mendukung kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.