Suara.com - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar rapat tertutup bersama pihak Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk membahas soal penyederhanaan regulasi atau omnibus law khusus keamanan laut.
Dia menyampaikan, nantinya tim untuk perancangan omnibus law akan bekerja pada 2020 awal.
Mahfud mengatakan bahwa omnibus law keamanan laut tersebut tidak terlepas dari instruksi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin merampingkan regulasi di ranah kelautan. Hal tersebut diminta Jokowi karena melihat setidaknya ada 7 undang-undang yang terkait dengan keamanan laut.
"Itu sama sekali tidak efisien menghambat administrasi pemerintahan dan menghambat laju perdagangan juga, lalu lintas barang dan manusia agak terhambat gitu," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).
Sebelum menemui pihak Bakamla, Mahfud sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Maritim dan Investasi) Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu untuk membahas hal itu.
Eks Ketua MK ini menyebut apabila tim untuk merencanakan omnibus law itu akan bekerja pada 2020.
"Kami sudah mengidentifikasi sampai saat ini terdapat, sekurang-kurangnya 17 undang-undang yang mengatur secara berbeda dengan kewenangan yang berbeda," ujarnya.
"Nah, itu nanti yang akan digarap dan mulai tahun baru, minggu depan itu timnya sudah akan mulai bekerja," katanya.
Baca Juga: 100 Ribu Buruh Bakal Turun ke Jalan Tolak Omnibus Law
