REGIONAL:
Suara.com - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta agar Kejaksaan Agung segera memeriksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jansen menilai OJK terkesan buang badan dalam kasus ini.
Hal iu disampaikan oleh Jansen melalui akun Twiter miliknya @jansen_jsp. Jansen menyebut bila OJK telah lalai dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya hingga muncul kasus gagal bayar.
"Pak Jaksa Agung juga harus periksa @ojkindonesia bagian IKBN (Industri Keuangan Non Bank). Mulai dari Kepala Eksekutif sampai Deputinya," kata Jansen seperti dikutip Suara.com, Senin (30/12/2019).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengungkit pernyataan OJK pada 2018 lalu yang menilai masalah dalam tubuh Jiwasraya merupakan hal yang biasa. Jansen merasa ada yang janggal dengan hal itu.
Seharusnya, pengawasan terhadap Jiwasraya merupakan tugas dari OJK, bukan presiden. Bahkan, OJK juga yang menyebabkan kekisruhan dua presiden di periode berbeda, yakni Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Karena OJK tidak beres mengawasi uang nasabah yang diputar di saham 'busuk', antar Presiden jadi kisruh. Kerja OJK ini harus direview!" tegas Jansen.
Untuk diketahui, Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar). Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
Kementerian BUMN belum lama ini juga telah mengeluarkan kronologi kasus penyebab gagal bayar Jiwasraya. Dari rilis yang disampaikan, masalah keuangan dalam internal Jiwasraya telah terjadi sejak 2006, saat itu Indonesia masih di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
Banyak pihak yang menyayangkan sikap Jokowi lantaran dinilai melemparkan tanggungjawab kasus Jiwasraya kepada pemerintahan sebelumnya. Publik mendesak agar Jokowi segera bertindak mengusut tuntas kasus tersebut.
TERPOPULER