Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah rampung melalukan evaluasi terhadap penyelenggaraan acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar 13-15 Desember 2019 di JIexpo Kemayoran lalu. Setelah evaluasi, pemprov memutuskan tak memberikan izin untuk menyelenggarakan acara itu di tahun depan.
Plt Kadisparbud sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan terdapat temuan yang dianggap menyalahi kesepakatan dengan Pemprov. Karena itu ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas.
"Bila penyelenggara nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan, maka tidak akan kami berikan,” ujar Sri kepada wartawan, Selasa (31/12/2019).
Terkait temuan itu, ia mengaku tidak bisa membeberkannya kepada publik. Namun, ia meyakini telah mendapatkannya dari sejumlah pihak termasuk masyarakat.
“Kami mendapat temuan dan laporan berupa pelanggaran nilai dan norma terkait kegiatan DWP 2019 yang tidak mungkin kami tampilkan pada publik. Sehingga, kami memanggil pihak penyelenggara untuk memberikan klarifikasi,” jelasnya.
Selain itu pihak DWP, kata Sri, sudah mengakui memiliki keterbatasan tak bisa membatasi sikap para pengunjung yang dinilai melanggar norma dan nilai penyelenggaraan DWP. Hal itu juga sudah disampaikan langsung kepada pihaknya.
“Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019,” katanya.
Sebelumnya, Acara musik Djakarta Warehouse Project di JIexpo Kemayoran telah selesai meski mendapatkan penolakan. Meski demikian, protes masih terjadi, terlebih lagi setelah ada temuan alat kontrasepsi kondom dan minuman keras (miras).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan melakukan evaluasi acara tahunan itu. Ia akan memanggil Ismaya selaku penyelenggara.
"Akan dilakukan pemanggilan untuk ditunjukan ini komitmennya," ujar Anies di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).
TERPOPULER
