Panas Indonesia-China, Plt Gubernur Kepri Minta Natuna Jadi Kawasan Khusus

Pebriansyah Ariefana | Suara.com

Selasa, 07 Januari 2020 | 13:13 WIB
Panas Indonesia-China, Plt Gubernur Kepri Minta Natuna Jadi Kawasan Khusus
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto. (Antara)

Suara.com - Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto meminta pemerintah menjadikan Kabupaten Natuna sebagai kawasan khusus. Ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.

Isdianto mengatakan ide untuk menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus itu muncul setelah nelayan China yang dikawal "coast guard" mencuri ikan di daerah tersebut. Ide itu lebih baik dibanding mendorong Natuna dimekarkan menjadi provinsi.

"Memang harus ada terobosan yang baik dan tepat untuk Natuna agar lebih maju dan masyarakatnya sejahtera. Kawasan khusus Natuna perlu direalisasikan," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa (7/1/2020).

"Saya akan sampaikan kepada pemerintah pusat," sambungnya.

Menurut dia, Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus karena memiliki karakteristik yang secara umum berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Natuna merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau, dan sejumlah pulau merupakan titik koordinat batas wilayah Indonesia dengan berbagai negara.

Kondisi sumber daya alam seperti cadagan migas yang melimpah juga menjadi alasan Natuna perlu mendapat perhatian khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Perairan Natuna juga memiliki ikan yang sangat banyak sehingga kerap menjadi sasaran para nelayan asing.

Pengelolaan ruang laut yang tepat di perairan lepas di Natuna juga dapat membuahkan keuntungan yang besar bagi negara dan daerah. Wajah Indonesia di bagian utara ini juga memiliki pantai yang mempesona sehingga layak dikembangkan sektor wisata bahari.

"Pembangunan wilayah perbatasan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena ini wajah Indonesia, yang harus terlihat cantik dan kuat," katanya.

Isdianto mengemukakan sektor pertahanan keamanan negara di daerah perbatasan seperti Natuna seharusnya bangkit beriringan dengan sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, perikanan dan kelautan, komunikasi dan pariwisata. Potensi Natuna harus mampu dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara, sekaligus memperkuat sendi-sendi pertahanan keamanan.

"Ini adalah bagian terpenting dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI," ucapnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Arief Poyuono Bela Prabowo soal Kisruh Natuna: Bukan Lembek, Tapi...

Arief Poyuono Bela Prabowo soal Kisruh Natuna: Bukan Lembek, Tapi...

News | Selasa, 07 Januari 2020 | 12:17 WIB

Panas Indonesia-China di Natuna, Gerindra: Sudah Cukup Keras

Panas Indonesia-China di Natuna, Gerindra: Sudah Cukup Keras

News | Selasa, 07 Januari 2020 | 12:08 WIB

Prabowo Disentil Susi soal Natuna, KSP Angkat Bicara

Prabowo Disentil Susi soal Natuna, KSP Angkat Bicara

Video | Selasa, 07 Januari 2020 | 10:07 WIB

Soal Natuna, Menko Maritim: Jangan Terus Ngomong Pemerintah Jual Kedaulatan

Soal Natuna, Menko Maritim: Jangan Terus Ngomong Pemerintah Jual Kedaulatan

News | Selasa, 07 Januari 2020 | 04:05 WIB

Jokowi Disarankan Diskusi dengan SBY Soal Natuna dan 4 Berita Populer Lain

Jokowi Disarankan Diskusi dengan SBY Soal Natuna dan 4 Berita Populer Lain

News | Selasa, 07 Januari 2020 | 05:33 WIB

Terkini

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:09 WIB

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:07 WIB

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:06 WIB

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:03 WIB

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:50 WIB

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:47 WIB

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:37 WIB

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:17 WIB