alexametrics

Pemerintah Akan Bangun Pangkalan Militer di Natuna dan Indonesia TImur

Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh
Pemerintah Akan Bangun Pangkalan Militer di Natuna dan Indonesia TImur
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Namun, Prabowo tak merinci lokasi pangkalan miliiter. Ia hanya mengatakan pangkalan militer akan dibangun di wilayah strategis di Indonesia.

Suara.com - Pemerintah berencana membangun pangkalan militer di Natuna. Meski begitu, pembangunan pangkalan militer tak hanya dilakukan di daerah kepulauan itu saja.

"Wah tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan. Di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat," ujar Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (9/1/2020).

Pernyataan Prabowo tersebut menyusul terjadinya pelanggaran kapal-kapal China yang masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Namun, Prabowo tak merinci lokasi pangkalan miliiter. Ia hanya mengatakan pangkalan militer akan dibangun di wilayah strategis di Indonesia.

Baca Juga: Jaga Kedaultan di Natuna, KKP Diminta Lanjutkan Program Penenggelaman Kapal

"Ya saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna. di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Masa saya paparan pertahanan untuk kalian semua (awak media)," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut pembangunan pangkalan militer tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Namun terkait teknis pembangunannya akan dibahas dengan Kemenhan.

"Ya itu masuk di dalam RPJMN. Pembahasan teknisnya nanti dengan Kemenhan. Tahunnya nanti tanya dengan Kemenhan," ucap Suharso.

Lebih lanjut, Suharso menegaskan pembangunan pangkalan militer ini tak memiliki kaitannya dengan masuknya kapal ikan China ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Enggak ada. itu memang perencanaan, memang jangka menengah kami kok. Itu sudah ada (di RPJMN)," katanya.

Baca Juga: Kapal China di Perairan Natuna, Prabowo: Kalau Mau Eksploitasi Harus Izin

Komentar