Bahas Penanganan Banjir, Komisi VIII DPR dan Mensos Rapat Gabungan

Rabu, 15 Januari 2020 | 08:31 WIB
Bahas Penanganan Banjir, Komisi VIII DPR dan Mensos Rapat Gabungan
Komisi VIII DPR rapat kerja gabungan dengan Mensos, Juliari Batubara dan Kepala BNPB, Jakarta, Selasa (14/1/2020). (Dok : Kemensos)

“Jadi memang terus terang tidak ideal. Jadi kita kan harus lebih memfokuskan yang mana kesiapsiagaan logistik atau menambah tali asih Tagana. Kami di lapangan memang kelihatannya jauh dari ideal. Tidak terlalu banyak fleksibilitas di penganggaran yang kami miliki,” kata Mensos.

Ia juga menyinggung keberadaan Posko Induk Penanggulangan Bencana di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Menurut Mensos, pendirian posko ini untuk meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan, khususnya bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana.

"Selain logistik, posko juga menyediakan berbagai layanan masyarakat terdampak bencana," kata Mensos.

Layanan yang dimaksud adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP), mobil dapur umum lapangan, motor, truk pengangkut bantuan, pusat koordinasi, pusat media, layanan penyandang disabilitas, cuci gratis, dan sebagainya.

Posko ini merupakan pusat komando, pusat komunikasi, dan gudang logistik.

"Posko ini juga merupakan bentuk sinergi dari semua unsur di Kementerian Sosial, dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat. Masyarakat dan dunia usaha sudah menitipkan berbagai bantuan untuk kami distribusikan ke titik-titik kawasan terdampak bencana," kata Juliari

Sinergitas dengan masyarakat, merupakan salah satu pilihan Kemensos untuk meningkatkan efektiftas penanganan bencana. (*)

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI