Jokowi Sebut Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Lebih dari Rp 100 Triliun

Dwi Bowo Raharjo, Ummi Hadyah Saleh

Rabu, 15 Januari 2020 | 17:24 WIB
Jokowi Sebut Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Lebih dari Rp 100 Triliun
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi bencana banjir bandang di Lebak, Banten. (Suara.com/Ummi HS).

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan di Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diperkirakan tidak lebih dari Rp 100 Triliun.

Hal ini dikatakan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Lanjutan Persiapan Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Saya kira pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp 100 triliun," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan tanah yang disiapkan untuk Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara yakni seluas 256 ribu hektare.

Namun kata dia, yang akan digunakan untuk ibu kota hanya 56 ribu hektare.

"Ini masalah lahan pak Menteri BPN, Menteri LHK segera dirampungkan, difinalkan, sehingga nanti arsitek designer, urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desainnya," kata dia.

Nagara Rimba Nusa Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Negara, Sekertariat Presiden (Youtube)
Nagara Rimba Nusa, Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Negara, Sekertariat Presiden (Youtube)

Terkait infrastruktur dasar, Jokowi memastikan akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Sementara cluster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian/lembaga juga akan dikerjakan oleh pemerintah.

"Di luar itu baru kami berikan baik kepada proses Public Private Partnerships (PPP) ataupun dikerjakan oleh investasi," kata dia.

baca juga

"Sehingga saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail pemerintah harus keluar berapa tapi saya melihat, kalau saya melihat, saya kira pemerintah ngga akan keluar lebih dari Rp100 triliun," Jokowi menambahkan.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut konsep Ibu Kota baru menggunakan konsep negara rimba nusa.

Menurut Jokowi, konsep tersebut memiliki kewajiban justru untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, rehabilitasi hutan, serta perbaikan konservasi hutan.

"Saya juga sudah minta kepada Menteri LHK agar disiapkan kurang lebih 100 hektare untuk persiapan persemaian baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove dan tanaman-tanaman lain yang kita harapkan dalam 100 hektare itu mungkin bisa kita siapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman di situ," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Minta Investor Asing Dikawinkan dengan Pengusaha Muda Tanah Air

Jokowi Minta Investor Asing Dikawinkan dengan Pengusaha Muda Tanah Air

Bisnis | Rabu, 15 Januari 2020 | 16:03 WIB

Pengusaha Muda Curhat ke Jokowi Sulitnya Buka Kedai Kopi di Kampus UI

Pengusaha Muda Curhat ke Jokowi Sulitnya Buka Kedai Kopi di Kampus UI

Bisnis | Rabu, 15 Januari 2020 | 15:49 WIB

Maju Pilkada, Visi Misi Adik Ipar Jokowi Pas dengan Situasi di Gunung Kidul

Maju Pilkada, Visi Misi Adik Ipar Jokowi Pas dengan Situasi di Gunung Kidul

Jogja | Rabu, 15 Januari 2020 | 14:22 WIB

Jokowi Sebut Omnibus Law Diajukan ke DPR Minggu Ini

Jokowi Sebut Omnibus Law Diajukan ke DPR Minggu Ini

News | Rabu, 15 Januari 2020 | 13:46 WIB

Terkini

Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri

Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri

Jabar | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:28 WIB

Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok

Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok

Jabar | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:12 WIB

Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya

Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya

Bola | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:10 WIB

Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok

Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok

Bogor | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:05 WIB

Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI

Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI

News | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:03 WIB

Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan

Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan

Jabar | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:00 WIB

Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator

Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator

Banten | Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:55 WIB

Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan

Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan

News | Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:49 WIB

Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!

Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!

News | Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:37 WIB

BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan

BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan

Bri | Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:28 WIB

×