Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan di Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diperkirakan tidak lebih dari Rp 100 Triliun.
Hal ini dikatakan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Lanjutan Persiapan Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
"Saya kira pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp 100 triliun," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan tanah yang disiapkan untuk Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara yakni seluas 256 ribu hektare.
Namun kata dia, yang akan digunakan untuk ibu kota hanya 56 ribu hektare.
"Ini masalah lahan pak Menteri BPN, Menteri LHK segera dirampungkan, difinalkan, sehingga nanti arsitek designer, urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desainnya," kata dia.
Terkait infrastruktur dasar, Jokowi memastikan akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
Sementara cluster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian/lembaga juga akan dikerjakan oleh pemerintah.
"Di luar itu baru kami berikan baik kepada proses Public Private Partnerships (PPP) ataupun dikerjakan oleh investasi," kata dia.
Baca Juga: Sadarkah Kita Akan Fungsi Guiding Block Jalur Pedestrian Ibu Kota?
"Sehingga saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail pemerintah harus keluar berapa tapi saya melihat, kalau saya melihat, saya kira pemerintah ngga akan keluar lebih dari Rp100 triliun," Jokowi menambahkan.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut konsep Ibu Kota baru menggunakan konsep negara rimba nusa.
Menurut Jokowi, konsep tersebut memiliki kewajiban justru untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, rehabilitasi hutan, serta perbaikan konservasi hutan.
"Saya juga sudah minta kepada Menteri LHK agar disiapkan kurang lebih 100 hektare untuk persiapan persemaian baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove dan tanaman-tanaman lain yang kita harapkan dalam 100 hektare itu mungkin bisa kita siapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman di situ," katanya.
