Kadernya Tersangka Korupsi, PDIP ke Dewan Pers, Ngapain?

Pebriansyah Ariefana | Ria Rizki Nirmala Sari
Kadernya Tersangka Korupsi, PDIP ke Dewan Pers, Ngapain?
Ketua Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudarta (kanan) di kantor Dewan Pers, Jumat (17/1/2020). (Suara.com/Ria Rizki)

Kalim bukan ancam kebebasan pers.

Suara.com - Tim kuasa hukum PDI Perjuangan (PDIP) berkonsultasi terkait pemberitaan ke Dewan Pers, Jumat (17/1/2020). PDIP membantah apabila kehadiran tim kuasa hukumnya tersebut dilakukan untuk mengancam kebebasan pers.

Juru bicara PDIP Andreas Pereira mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan dengan adanya sejumlah pemberitaan terkait kasus dugaan suap yang menyeret nama anggota PDIP Harun Masiku terhadap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Meski begitu ia menegaskan kalau agenda mendatangi Dewan Pers bukan bertujuan untuk menghalau kebebasan pers.

"Tapi kami tegaskan PDIP tidak sedang mengancam kebebasan pers. PDIP mendukung kebebasan pers. Kebebasan pers yang menghormati prinsip-prinsip jurnalistik," kata Andreas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2020).

Justru PDIP ingin memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga. Pun PDIP berusaha menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang sesuai fakta.

Satu hal yang disayangkan oleh PDIP ialah ketika ada penggiringan opini dalam pemberitaan yang seolah-olah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ikut bersalah dalam kasus suap untuk kepentingan Harun yang ingin menjadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu (PAW).

PDIP juga menyoroti soal banyaknya media massa yang menuliskan cuitan politikus Partai Demokrat Andi Arief soal informasi operasi tangkap tangan (OTT) kasus tersebut.

"Ada beberapa media tertentu yang langsung memuat cuitan tersebut sebagai berita tanpa menanyakan dari mana atau bocoran dari siapa Andi Arief menerima informasi hal tersebut?" tuturnya.

Dilanjutkan Andreas, PDIP menilai ada kesan penggiringan opini bahwa partainya, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sudah pasti bersalah menyangkut kasus itu. Sejumlah media massa tertentu dianggap melakukannya lewat pemberitaan.

"Jadi langkah tim hukum ini untuk mencari masukan sejauh mana prinsip-prinsip jurnalistik dilanggar atau diabaikan media."

Karena itulah akhirnya DPP PDIP memutuskan untuk mengirim tim kuasa hukumnya untuk berkonsultasi dengan Dewan Pers guna langkah yang bisa ditempuh ke depannya.

"Apapun langkah yang akan diambil tim hukum PDIP, konsultasi dengan Dewan Pers ini jadi pintu masuk," pungkasnya.

Untuk diketahui, tim kuasa hukum DPP PDI Perjuangan mendatangi Dewan Pers untuk berkonsultasi soal adanya pemberitaan media soal kasus suap yang dirasa merugikan nama partai. Meski begitu, mereka belum mau menyampaikan media mana saja yang dianggap telah merugikan partainya.

Ketua tim kuasa hukum PDIP, I Wayan Sudirta menjelaskan bahwa pihaknya melakukan konsultasi karena merasa telah dirugikan dengan adanya pemberitaan terkait dengan kasus suap yang menyeret nama anggota PDIP Harun Masiku. Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan bukan untuk menghambat kebebasan pers.

"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan sangat dipojokkan, PDIP sangat dirugikan demikian rupa," kata I Wayan di Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS