Suara.com - Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko mengungkapkan, salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/1/2020), yakni meningkatkan pengawasan jalur masuk narkoba di wilayah perbatasan negara.
Pasalnya kata Heru, Tito juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
"Ketemu Pak Mendagri, bagaimana di perbatasan ini bisa diperkuat. Perbatasan cukup banyak dan cukup luas, baik darat, laut maupun udara. Ini yang perlu jadi fokus," ujar Heru.
Deputi Pemberantasan BNN Arman Depari mengatakan, wilayah perbatasan laut merupakan daerah rawan masuknya peredaran narkoba di Indonesia.
Bahkan, kata Arman, 80 persen peredaran narkoba masuk melalui transportasi jalur laut. Karena itu, perlu ada peningkatakan pengawasan di perbatasan laut.
Tak hanya itu, Arman menuturkan pihaknya sudah memiliki tim yang berjaga di wilayah perbatasan. Kemudian ada juga tim dari kementerian lembaga terkait, Direktorat Jenderal Bea Cukai serta TNI dan Polri.
Namun, kata Arman, masing-masing instansi tersebut memiliki prioritas yang berbeda-beda.
"Betul, memang di sana sudah ada tim, tetapi ini yang harus selalu kita jaga dan integrasikan. Karena apa? masing-masing kementerian/lembaga itu prioritasnya berbeda. Bea cukai tentu prioritasnya bagaimana memasukkan cukai, pendapatan negara sebanyak-banyaknya," ucap dia.
"TNI yang bertugas di sana tentu dia pikir bagaimana supaya pertahanan di sini harus kuat tidak ada infiltrasi asing. Kepolisian seperti tidak ada kejahatan-kejahatan transnasional. Imigrasi jika ada di sana, mereka mengecek dokumen supaya tidak ada imigran-imigran ilegal.”
Karena itu, kata Arman, tugas BNN, kementerian /lembaga dan instansi TNI -Polri bersama-sama mencegah adanya peredaran narkoba di Indonesia.
"Ini yang harus disatukan, di samping prioritas masing-masing, harus punya tugas bersama yaitu menjaga dan melindungi masyarakat kita terhadap peredaran gelap narkoba terutama yang datang dari Luar Negeri," kata Arman.
TERPOPULER
